Pasca Ledakan di Panimbang, Dinas Perikanan Koordinasikan Pengawasan Laut

RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Pandeglang memperkuat koordinasi bersama instansi tingkat provinsi guna memperketat pengawasan aktivitas penangkapan ikan. Langkah strategis ini ditempuh menyusul insiden ledakan diduga bom ikan yang menimbulkan korban jiwa di wilayah pesisir Panimbang, Pandeglang.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar, menjelaskan kewenangan pengawasan laut secara langsung berada di bawah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Adapun Pemerintah kabupaten fokus menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat serta penyuluhan berkelanjutan kepada para nelayan.

"Yang jelas kalau untuk upaya kita sifatnya hiambauan, karena kalau wilayah kewenangan Kabupaten Pandeglang itu kan sifatnya pemberdayaan nelayan, kita belum bisa untuk melakukan pengawasan karena kita nanti berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bagaimana untuk memperketat lagi pengawasan," kata Uun.

Menurutnya upaya pencegahan akan terus digencarkan melalui sosialisasi intensif mengenai bahaya penggunaan bahan peledak di laut. Edukasi publik ditekankan pada aspek keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan perairan.

"Yang jelas ke depan sosialisasi yang sering kita lakukan ini akan terus kita masukkan unsur-unsur bahwa penggunaan alat tangkap ikan ini harus sesuai dengan prosedur, jangan yang ilegal," katanya.

Ia menegaskan r isiko penggunaan alat tangkap terlarang tidak hanya mengancam ekosistem laut melainkan keselamatan warga sekitar lokasi. Pihak dinas berharap seluruh nelayan mematuhi prosedur operasional penangkapan ikan yang berlaku.

"Penggunaan peledak bisa membahayakan, bukan hanya untuk ekosistem atau lingkungan tapi juga membahayakan keselamatan jiwa para nelayan," ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen menekan angka pelanggaran hukum di laut demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesadaran para nelayan diharapkan Uun dapat terus ditingkatkan guna mengawal keberlanjutan sektor perikanan daerah.