RRI.CO.ID, Serang - Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dinilai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya partisipasi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Pendamping Sosial Kementerian Sosial RI, Ahmad Subhan, saat menjadi narasumber dalam program Pengarus Utamaan Gender RRI Pro 1 Banten, Senin, 3 Agustus 2026. Menurutnya, suara perempuan masih belum banyak terakomodasi dalam forum-forum perencanaan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

"Keterlibatan perempuan di Musrenbangdes masih rendah. Ketika perempuan belum banyak dilibatkan, maka kebutuhan-kebutuhan mereka, mulai dari akses jalan, fasilitas publik, hingga ruang aman bagi perempuan dan anak, belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan," ujar Ahmad Subhan.

Meski demikian, ia melihat mulai tumbuh berbagai komunitas perempuan di Banten yang aktif menyuarakan isu kesetaraan dan perlindungan perempuan. Menurutnya, komunitas tersebut menjadi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan.

Ahmad Subhan juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk laki-laki, untuk ikut mewujudkan ruang publik yang aman dan inklusif. "Pengarusutamaan gender bukan berarti mengistimewakan perempuan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas publik yang aman dan nyaman," katanya.

Ia berharap semakin banyak perempuan berani menyampaikan aspirasi dalam setiap proses pembangunan. "Mari kita sama-sama menyamakan perspektif agar perempuan memiliki ruang untuk berbicara. Ketika kebutuhan mereka didengar, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.