RRI.CO.ID, Serang - Kinerja fiskal regional Provinsi Banten hingga akhir Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun sejumlah indikator masih mengalami perlambatan, realisasi penerimaan negara dan belanja negara terus bergerak sesuai target serta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada semester kedua tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Banten, Lisbon Sirait, dalam konferensi pers ALCo Regional Banten yang digelar pada Kamis, 30 Juni 2026 mengatakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari komponen PNBP Lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU), di wilayah Banten hingga 30 Juni 2026 tumbuh 0,22 persen dengan tingkat realisasi mencapai 50,82 persen dari target.

"Capaian tersebut masih berada di bawah realisasi PNBP secara nasional yang telah mencapai sekitar 59 persen," kata dia.

Menurut Lisbon, pertumbuhan PNBP di Banten terutama ditopang oleh penerimaan dari sektor pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pendidikan, dan kesehatan. Keempat sektor tersebut menjadi penyumbang utama yang menjaga kinerja penerimaan negara bukan pajak di wilayah Banten.

Sementara realisasi Belanja Negara hingga akhir Juni 2026 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 3,7 persen dengan tingkat penyerapan mencapai 50,32 persen. Realisasi terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp3,76 triliun atau 52,14 persen dari pagu yang ditetapkan.

Lisbon menjelaskan, peningkatan penyaluran TKD didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik yang tumbuh positif. Sebaliknya, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa masih mengalami kontraksi karena proses penyalurannya belum berjalan secara optimal.

Untuk belanja pemerintah pusat, realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp2.801,91 miliar atau 55,31 persen, didorong oleh bertambahnya jumlah aparatur pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, Belanja Barang mencapai Rp1.214,03 miliar atau 37,10 persen, sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp566,49 miliar atau 43,33 persen, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti Sekolah Rakyat, jalan nasional, dan prasarana lainnya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

"Hingga Juni 2026, satuan kerja pemerintah pusat di Banten juga menerima 46 hibah dengan total nilai Rp86,81 miliar," ucapnya.

Di sisi lain, kinerja APBD Provinsi Banten hingga 30 Juni 2026 menunjukkan perlambatan. Pendapatan daerah mengalami kontraksi 11,67 persen, sedangkan belanja daerah melambat 10,04 persen. Pertumbuhan pendapatan tertinggi tercatat di Kota Tangerang sebesar 1,96 persen, sementara pertumbuhan belanja tertinggi berada di Kota Cilegon sebesar 14,36 persen.

Memasuki triwulan ketiga tahun 2026, Lisbon Sirait berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi belanja agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat. "Perlu upaya ekstra agar realisasi belanja dapat lebih dioptimalkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dan perputaran ekonomi menjadi lebih cepat," ujar Kepala Kanwil DJPb Banten, Lisbon Sirait.