RRI.CO.ID, Lebak - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, tetap dalam kondisi aman meski fenomena El Niño diperkirakan memicu musim kemarau panjang di sejumlah wilayah. Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah terdampak, stabilisasi harga pangan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin, di Lebak , Jum'at, 24 Juli 2026, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian guna memantau perkembangan dampak kekeringan di lapangan. Pembaruan data dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi peningkatan luas lahan terdampak kekeringan.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memperbarui data dampak kekeringan terhadap lahan pertanian sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran," ujar Imam.

Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, terdapat tujuh kecamatan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Cibadak, Warunggunung, Kalanganyar, Rangkasbitung, Maja, Cipanas, dan Muncang.

Dari jumlah tersebut, Kecamatan Kalanganyar dan Rangkasbitung masuk kategori zona merah karena memiliki luasan lahan terdampak cukup besar dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibadak, Warunggunung, dan Maja masuk kategori zona kuning karena dampaknya relatif lebih ringan.

Sebagian lahan di wilayah zona kuning bahkan mulai menunjukkan pemulihan setelah dilakukan upaya pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Imam menjelaskan, berdasarkan data kerusakan lahan pertanian dengan luas lebih dari 10 hektare dan kategori rusak sedang hingga berat, terdapat tiga kecamatan yang berpotensi mengalami kerawanan pangan.

Ketiga kecamatan tersebut yakni Kalanganyar, Rangkasbitung, dan Warunggunung. "Wilayah yang memiliki potensi kerawanan pangan menjadi prioritas perhatian pemerintah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan dampaknya tidak meluas," kata Imam.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum BULOG secara rutin melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut diprioritaskan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan pangan agar masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Selain menjalankan SPHP, pemerintah daerah juga melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok setiap hari. Pemantauan dilakukan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar tradisional maupun ritel modern guna mengantisipasi lonjakan harga.

Imam mengungkapkan, stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang tersimpan di BULOG saat ini mencapai sekitar 117 ton. Di sisi lain, BULOG juga memiliki stok beras sekitar 10 hingga 15 ribu ton yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga hingga enam bulan ke depan.

Kabupaten Lebak juga didukung keberadaan Lumbung Pangan Desa (LPD) yang dikelola masyarakat umum maupun masyarakat adat Kasepuhan Baduy dan Banten Kidul. Total cadangan pangan dari LPD tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu ton sehingga semakin memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Dengan kondisi stok yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras di Kabupaten Lebak dalam kondisi aman untuk menghadapi potensi dampak El Niño maupun kemarau panjang tahun ini," ujar Imam. Mulai Agustus 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan bekerja sama dengan BULOG.

Masyarakat juga akan menerima berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak juga akan menyalurkan bantuan bagi kelompok rentan stunting.

Bantuan bagi petani yang mengalami puso akibat kemarau masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas sektor. "Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga ketahanan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan. Mitigasi terus dilakukan agar dampak kemarau panjang dapat ditekan semaksimal mungkin," ucap Imam.