Dishub Masuk Radar Evaluasi, Wali Kota Serang Siap Mutasi Pejabat

RRI.CO.ID, Serang - Rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tinggal menunggu restu Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menariknya, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi salah satu instansi yang paling disorot dan dipastikan bakal terkena perombakan akibat rapor merah kinerjanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Murni mengungkapkan, dasar penataan jabatan kali ini murni dari hasil evaluasi dan pantauan langsung di lapangan.

"Tentu kami evaluasi. Beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) yang ketika kami turun ke lapangan ditemukan kinerjanya tidak sesuai, pasti kami evaluasi dan laporkan ke pimpinan. Salah satunya Dishub," ujar Murni, Senin, 13 Juli 2026.

Murni menjelaskan, perombakan ini bukan sekadar geser-menggeser posisi, melainkan untuk memperkuat organisasi. Apalagi saat ini masih banyak kursi kosong di level Eselon III (jabatan administrator) dan Eselon IV (pengawas) di beberapa dinas.

Semua usulan mutasi sudah diserahkan ke BKN. Jika rekomendasi tertulis sudah keluar, proses pelantikan pejabat baru akan langsung digelar dalam waktu dekat.

"Kami tinggal menunggu rekomendasi dari BKN. Mudah-mudahan prosesnya segera selesai supaya pelantikan bisa langsung dilaksanakan," katanya.

Ke depan, BKPSDM juga bakal menerapkan sistem manajemen talenta secara ketat. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bisa mencapai target kerja siap-siap dievaluasi total untuk pembinaan karier mereka.

Sementara Wali Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan, pembenahan di internal Dishub memang sudah menjadi prioritasnya. Ia menilai ada banyak persoalan menahun di dinas tersebut yang bersumber dari masalah penataan sumber daya manusia (SDM).

"Sesuai manajemen talenta, harus ada evaluasi untuk perbaikan. Persoalan di Dishub ini sudah berlangsung lama. Yang tidak sesuai akan diperbaiki, terutama SDM-nya, supaya organisasi bisa berjalan lebih baik," ujar Budi.

Dia memastikan, perombakan jabatan ini semata-mata dilakukan demi menggenjot kualitas pelayanan publik. Evaluasi berkala juga akan terus menyasar dinas-dinas lain agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan keahliannya.