BPBD Banten Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Erupsi Gunung Anak Krakatau

RRI.CO.ID, Serang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan aktivitas vulkanologi, kesiapan personel, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin mengatakan, kesiapsiagaan menjadi prioritas utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk ancaman erupsi gunung api di kawasan Selat Sunda. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau dilakukan bersama instansi terkait seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, BNPB, serta BPBD kabupaten dan kota.

Menurut Lutfi, BPBD Banten telah menyiapkan personel siaga selama 24 jam serta membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk merespons apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, pengecekan peralatan komunikasi, logistik kebencanaan, serta sistem koordinasi terus dilakukan secara berkala.

“Kami terus melakukan pemantauan terkait Gunung Anak Krakatau melalui instansi yang memiliki peralatan, kemudian menyiapkan personel siaga, tim reaksi cepat, peralatan kebencanaan, sistem komunikasi, serta logistik yang diperlukan,” ujar Lutfi saat berdialog bersama RRI Programa 1 Banten pada Selasa 7 Juli 2026.

Lutfi juga mengatakan, pihaknya telah memperbarui dokumen rencana kontinjensi sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menentukan langkah penanganan apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Anak Krakatau.

Selain kesiapan internal, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang berada di wilayah pesisir barat Banten. Daerah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian karena memiliki kawasan yang berdekatan dengan Selat Sunda.

BPBD Banten mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait kondisi Gunung Anak Krakatau.