BPBD Pandeglang Imbau Warga Pesisir Waspada Aktivitas Gunung Anak Krakatau

RRI.CO.ID, Pandeglang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang mengeluarkan imbauan bagi masyarakat, khususnya yang berdomisili di sepanjang pesisir selatan, untuk tetap tenang namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul penetapan kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ke Level III (Siaga) per tanggal 2 Juli 2026.

Kepala BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan menjelaskan, kebijakan ini diambil merujuk pada hasil pemantauan intensif yang menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan pada gunung api tersebut. Monitoring aktivitas vulkanik dilakukan secara terpadu melalui dua pos pengamatan, yakni Pos Pasauran di Kabupaten Serang dan Pos Kalianda di Lampung Selatan.

"Status Gunung Anak Krakatau saat ini sudah naik menjadi Level III atau Siaga karena terjadi peningkatan aktivitas vulkanik berdasarkan hasil pengamatan dari pos pemantauan," ujar Riza, Senin 6 Juli 2026.

Menyikapi peningkatan status tersebut, BPBD-PK menegaskan agar seluruh lapisan masyarakat mematuhi rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Poin utama yang ditekankan adalah larangan ketat bagi siapa pun untuk memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Terkait maraknya informasi yang beredar di masyarakat, Riza meminta warga pesisir Pandeglang untuk tidak mudah termakan isu hoaks, khususnya yang mengaitkan erupsi dengan potensi ancaman tsunami. Pihaknya menjamin bahwa kondisi sepanjang pesisir selatan Pandeglang seperti kawasan wisata Carita hingga saat ini terpantau masih aman dan kondusif.

"Masyarakat tetap tenang, jangan mudah mempercayai isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetap beraktivitas seperti biasa dengan mengikuti informasi resmi dari PVMBG, Kementerian ESDM, maupun BPBD," katanya.

Sebagai langkah preventif, BPBD-PK Pandeglang telah menyiagakan tim untuk melakukan monitoring lapangan secara berkala. Imbauan ini secara khusus juga ditujukan bagi para nelayan, pelaku usaha wisata, serta wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai agar selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal-kanal pemerintah dan tidak menyebarluaskan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.