RRI.CO.ID, Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjadikan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-19 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai Standard Operating Procedure (SOP) untuk mendongkrak kualitas pelayanan masyarakat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai akuntabel tersebut diorientasikan penuh untuk memastikan pemanfaatan uang rakyat berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menerima langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Selasa 26 Mei 2026. Pemkot menekankan tertib administrasi finansial ini bukan sekadar mengejar pemenuhan aspek penghargaan tahunan semata, tetapi memastikan setiap pos anggaran mengalir tepat sasaran kebutuhan sosiologis warga.

“Bagi kami, WTP bukan hanya penghargaan administratif. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat agar benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sachrudin usai menerima dokumen pemeriksaan negara, Selasa 26 Mei 2026.

Sachrudin memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Tangerang agar tidak larut dalam kepuasan seremonial hasil audit. Menurutnya pengakuan dari auditor negara tersebut justru mempertebal beban tanggung jawab birokrasi dalam menyajikan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

Ia berkomitmen akan melakukan langkah pembenahan teknis secara berkala mengacu pada rekomendasi penunjang dari tim auditor. Tindak lanjut terhadap catatan korektif dari BPK diposisikannya sebagai instrumen evaluasi untuk menyempurnakan struktur performa birokrasi.

“WTP ini menjadi standar kerja yang harus terus dijaga. Seluruh rekomendasi dan catatan dari BPK akan segera kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan, agar pelayanan publik semakin berkualitas,” katanya.

Melalui konsistensi pertanggungjawaban anggaran yang terjaga hampir dua dekade ini, Pemkot Tangerang berupaya mengonversi tata kelola keuangan modern ke dalam bentuk fasilitas publik yang mumpuni. Kebijakan keuangan yang bersih ditempatkan Sachrudin sebagai fondasi utama untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan.