RRI.CO.ID, Cilegon - Jurnalis Parlemen Cilegon (JPC) Kota Cilegon, menggelar diskusi penanggulangan banjir Kota Cilegon. Diskusi yang digelar di salah satu Cafe itu dihadiri Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin dan Pemerhati Lingkungan, Muhammad Ibrohim Aswadi.

Diketahui, Jurnalis Parlemen Cilegon sebagai paguyuban awak media di Kota Cilegon menggelar diskusi bertajuk JPC Talk dengan tema ‘Mencari Solusi Komprehensif Banjir di Kota Cilegon.

Peserta diskusi juga terdiri dari awak media, serta elemen warga Kota Cilegon. Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin mengatakan, penanganan banjir harus secara komprehensif.

“Sepakat Cilegon harus perbanyak tandon, itu jangka panjang. Jangka pendek kita normalisasi kali ya, dengan pasukan biru. Dari segi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah kita siapkan,” kata Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Kota Cilegon Syafrudin, Jumat 30 Januari 2026.

Terkait penanganan banjir, Syafrudin yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) III pada Sekertaris Daerah (Setda) Kota Cilegon itu mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk normalisasi saluran yang dilalui rute kereta api.

“Kondisinya sudah sempit, dangkal, kita pastikan KAI juga normalisasi saluran di bawah rel kereta api,” ujar Syafrudin.

Meski demikian, Syafrudin menyampaikan, penanganan banjir komprehensif, penanggulangan juga harus melihat kondisi Kawasan industri yang ada di Cilegon.

“Untuk jangka Panjang, saluran air kita seperti apa, atau membuat tangkapan-tangkapan air seperti tandon. Ini kita sepakat buat grand desain secara komprehensif seperti apa,” katanya.

Sementara, Pemerhati Lingkungan dan Tokoh Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Cilegon harus mengetatkan pengawasan aktivitas tambang.

“Kata kuncinya dalam konteks pengawasan yang extra ordinary, lantas setelah dilakukan penambangan ada kewajiban ditata kembali cekungan-cekungan yang besar, ada kewajiban-kewajiban, bahkan di Yogyakarta penambang pasir sebelum menambang harus memberikan jaminan ke pemerintah daerah, agar setelah penambangan tidak kabur, dan undang-undang mengatur itu," kata Ibrohim.

Dalam kesempatan itu, Ibrohim mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cilegon, dalam melaksanakan upaya pencegahan banjir di Kota Cilegon. “Kemarin banjir langsung dikirim alat berat long arm milik Walikota, itu bukan penanganan jangka pendek atau jangka Panjang, itu darurat, tapi sangat kami apresiasi,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Tokoh Masyarakat Cilegon lainnya, Sanudin mengapresiasi rencana bangun tandon maupun long water storage, tetapi terkait anggarannya ia pun mempertanyakan lantarannya kebutuhannya cukup besar.

“Pemerintah daerah harus membangun tandon anggarannya besar, ada pemerintah daerah, ada industri tambang dan industri produk di hilir dan masyarakat di tengah. Kalau penanganan komprehensif industri juga harus meninjau kembali penataan industri itu, jangan-jangan penataan dari industri bermasalah, harus melibatkan stakeholder yang diajak bicara yaitu Apindo juga turut diajak ngobrol, industri seperti Krakatau Steel dan Pancapur diajak ngobrol,” katanya.