Wakil Bupati Lebak Pimpin FGD Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

RRI.CO.ID, Lebak - Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, memimpin rapat Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Lebak, Rabu, 3 Juni 2029. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari diseminasi hasil program Speak Justice yang sebelumnya telah melaksanakan dua rangkaian FGD untuk memetakan berbagai persoalan dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Diskusi berlangsung sebagai upaya memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Lebak.

Dalam kesempatan tersebut, Martina Nur Saprudianti dari Institut Hijau Indonesia (IHI) memaparkan hasil temuan dari rangkaian FGD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam sistem perlindungan perempuan dan anak.

Tantangan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif. Aspek tata kelola penanganan kasus juga menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan.

Penguatan kapasitas relawan dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Martina menjelaskan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

“Hasil FGD menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Diperlukan komitmen bersama untuk memperbaiki mekanisme koordinasi dan layanan yang ada,” ujar Martina.

Ia menambahkan, masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Menurutnya, semakin kuat keterlibatan masyarakat maka semakin besar peluang untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Wakil Bupati Lebak menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting dalam menyatukan perspektif dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi.

Wakil Bupati menegaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya, upaya perlindungan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

“Kami menyambut baik hasil diskusi ini karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan yang lebih responsif dan berpihak kepada korban. Amir Hamzah juga menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih spesifik sesuai karakteristik sasaran.

Menurutnya, penanganan kasus yang melibatkan perempuan dewasa memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penyusunan SOP harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi korban agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran. “Penanganan perempuan dewasa dan anak memiliki karakteristik yang berbeda," katanya.

Karena itu SOP yang disusun harus lebih spesifik, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan kasus agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban,” kata Amir. Ia berharap hasil FGD dapat menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi, memperkuat layanan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.