RRI.CO.ID, Pandeglang - Proses penyerapan gabah oleh Bulog di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi hambatan terkait teknis komunikasi dan ketersediaan sarana pendukung pascapanen. Petani seringkali mengeluhkan lambatnya respons jemput bola dari pihak penyerap gabah akibat sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara real-time. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas pengeringan (dryer) milik kelompok tani membuat kualitas gabah rentan menurun saat cuaca tidak menentu.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPKP Pandeglang, Sopiyah mengungkapkan adanya kesenjangan ekspektasi antara petani di lapangan dengan kesiapan operasional Bulog. Menurutnya petani kini menginginkan gabah langsung diangkut saat panen, sementara pihak Bulog memerlukan waktu persiapan minimal dua hingga tiga hari setelah laporan diterima. Jeda waktu ini seringkali menjadi celah bagi tengkulak untuk masuk meski dengan tawaran harga yang lebih rendah.

Ia pun menambahkan kurangnya infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan dan pengolahan menjadi poin permasalahan yang kerap kali ditemukan saat musim panen tiba. "Hambatan di lapangan yaitu penyampaian informasi ke Bulog. Minimal harus melaporkan dua atau tiga hari dulu baru Bulog ke lapangan," ucapnya, Senin 26 Januari 2026.

Masalah transportasi juga menjadi hambatan fisik yang nyata bagi petani di pelosok. Sopiyah menjelaskan banyak lahan persawahan yang memiliki akses jalan sempit dan jauh, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut gabah ke titik penjemputan utama. Kendala logistik ini seringkali mengurangi keuntungan bersih yang diterima petani, meskipun harga pembelian pemerintah sudah dipatok cukup tinggi di angka Rp6.500 per kilogram.

Untuk mengatasi persoalan kualitas, DPKP telah menyalurkan bantuan sarana pengering padi dan jagung (multiguna) kepada sejumlah kelompok tani. Namun, Sopiyah mengakui bahwa jumlah unit yang tersedia saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas lahan baku sawah di Pandeglang.

Ia pun menilai ketergantungan pada pengeringan matahari masih sangat tinggi, yang menjadi risiko besar di tengah cuaca ekstrem awal 2026. "Sarana fasilitas seperti pengeringan memang terbatas dan butuh pendukung. Sebagian sudah ada milik kelompok tani," ujarnya.

Meskipun menghadapi berbagai kendala sarana, DPKP mencatat administrasi serapan gabah tetap berjalan di beberapa kecamatan. Di wilayah Sobang, tercatat sekitar 200 ton beras telah tersimpan. Perbaikan sistem informasi dan penambahan fasilitas pengeringan menjadi agenda mendesak DPKP agar potensi surplus produksi satu juta ton dapat terkelola dengan maksimal.