RRI.CO.ID, Pandeglang - Ratusan siswa SDN 1 Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang tidak dapat menjalani kegiatan belajar mengajar pada Senin, 19 Januari 2026. Soalnya, sekolah mereka disegel ahli waris sehingga ratusan siswa tersebut tidak dapat masuk sekolah.
Penyegelan dilakukan ahli waris atas nama H. Isa bin Sumantri. Penyegelan ini dipicu oleh klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris yang merasa belum mendapatkan ganti rugi atas tanah seluas 2.400 meter persegi, yang kini berdiri bangunan sekolah negara tersebut.
Baca juga: Cadasari Jadi Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat di Pandeglang
Pihak sekolah kini menunggu kepastian hasil musyawarah untuk menentukan apakah aktivitas belajar mengajar pada Selasa, 20 Januari besok harus dialihkan ke rumah masing-masing.
Kepala SDN 1 Gerendong, Karniti, mengungkapkan rasa was-was terkait nasib para siswanya. Hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu instruksi lebih lanjut mengenai penggunaan ruang kelas. Jika musyawarah antara ahli waris dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengambil skenario belajar di rumah untuk proses belajar siswa.
"Kami masih menunggu, untuk hari ini memang masih diperbolehkan masuk, tapi untuk besok kami menunggu hasil musyawarah. Jika tidak ada solusi, kemungkinan anak-anak belajar di rumah," ujar Karniti, Senin, 19 Januari 2026.
Baca juga: BBPOM Serang Gencarkan Edukasi Jajanan Sekolah Aman
Karniti menyebut, pihak ahli waris sebelumnya sempat menyampaikan ancaman penyegelan saat proses musyawarah di sekolah tidak menemui titik temu. Ia berharap instansi terkait segera menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini agar proses belajar mengajar kembali kondusif tanpa bayang-bayang penyegelan.
Kuasa Hukum Ahli Waris, Zainal Abidin menegaskan, langkah penyegelan diambil karena kliennya merasa memiliki hak kuat atas tanah tersebut. Berdasarkan bukti yang dimiliki, lahan tersebut dibeli oleh almarhum Haji Isyap dari seorang penjual bernama Abah Haji Ujang yang saat ini masih hidup dan siap memberikan kesaksian.
"Kami memiliki bukti kepemilikan mulai dari dokumen PBB, surat pernyataan dari desa, hingga saksi penjual yang masih hidup. Penjual membenarkan bahwa tanah ini dijual kepada Haji Isyap sebelum ada pembangunan sekolah," ucapnya.
Baca juga: Wacana Pembangunan Sekolah Garuda dan Terintegrasi di Pandeglang
Ia menyatakan tidak berniat menghambat proses pendidikan, namun mereka menuntut kejelasan ganti rugi atas lahan yang diklaim sebagai aset pribadi tersebut. Zainal menekankan, kejelasan status hukum lahan sangat penting agar ilmu yang didapat para siswa berkah dan tidak berdiri di atas tanah yang sedang bersengketa.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno, telah memerintahkan Bidang SD untuk turun langsung ke lapangan. Dindikpora saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Koroncong dan unsur (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Muspika setempat.
Terkait solusi jangka pendek bagi siswa jika penyegelan tetap berlanjut, Dindikpora belum bisa memastikan opsi pemindahan lokasi belajar. Menurut Nono, teknis relokasi sementara atau penggunaan gedung madrasah masih harus dikaji oleh bidang terkait setelah melihat perkembangan di lapangan.
Baca juga: Cek Kesehatan Anak Sekolah di Pandeglang Capai 99,2 Persen
"Kami meminta ahli waris untuk lebih bijak karena yang dihadapi ini adalah kepentingan negara dan pendidikan anak-anak masyarakat. Kami harap tidak terburu-buru melakukan penggembokan karena sekolah adalah aset negara," kata Nono.
Nono menilai, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Koroncong, namun juga pernah terjadi di wilayah Kecamatan Pandeglang. Ia pun optimis melalui pendekatan persuasif dari tokoh masyarakat dan Muspika, ahli waris dapat melunak demi masa depan generasi muda yang menimba ilmu di sekolah tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....