KBRN, Pandeglang: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendesak aparatur desa dan kecamatan untuk mengebut penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Soalnya hingga kini realisasi PBB di tingkat desa dan kecamatan masih dibawah 55 persen. Bapenda mencatat, penagihan PBB tersebut belum optimal, padahal kewenangan PBB terbagi pada desa untuk buku 1, kecamatan untuk buku 2, dan Bapenda untuk buku 3.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Pandeglang, Yunisa mengatakan, Bapenda menargetkan agar capaian buku 1 yang dikelola desa mencapai minimal 70 persen dan buku 2 di kecamatan minimal 60 persen. Ia menegaskan Bapenda telah mengeluarkan surat imbauan kepada camat, bahwa apabila capaian buku 1 dan 2 di tingkat kecamatan dan desa tidak mencapai target, maka akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat.

Baca juga: Realisasi PAD Pandeglang dari Sektor Pasar Belum Sesuai Target

“Tahun sebelumnya sudah ada yang dibawa ke BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena penyimpangan dalam penagihan PBB,” kata Yunisa, Jumat (21/11/2025).

Secara umum, Yunisa menyebut, PAD dari sektor pajak baru tercapai 74 persen atau Rp125 miliar dari target perubahan. Bapenda sendiri menargetkan minimal 80 persen atau Rp168 miliar PAD tercapai pada akhir Desember untuk menjaga stabilitas belanja daerah, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan prioritas lainnya. Penyesuaian anggaran terjadi setelah target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) naik Rp6 miliar, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun Rp8 miliar.

Baca juga: Satgas PAD Pandeglang Intensifkan Pendataan Wajib Pajak Baru

Dari seluruh jenis pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi sektor yang paling mendekati 100 persen realisasi. Bapenda juga tengah mengoptimalkan pendapatan pajak reklame dari dokter, bidan, dan notaris yang baru ditetapkan pekan lalu.

“Kalau PAD tidak tercapai, banyak belanja yang tidak bisa direalisasikan menjelang tahun anggaran baru,” ujarnya. (Ridwan Maulana)