Kota Cilegon Jadi Percontohan Satgas Pencegahan Kekerasan di Sekolah

  • 12 Okt 2023 22:41 WIB
  •  Banten

KBRN, Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kekerasan di Sekolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Demikian terungkap dalam dialog capaian pembangunan di lapangan Sambarita, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (12/10/2023).

"Sebelumnya, kita juga menjadi percontohan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), dimana sudah 27 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia belajar KKPD ke Kota Cilegon," ujar Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam kesempatan tersebut.

Baca juga:

Kasus Kekerasan Anak jadi Catatan Komnas Perlindungan Anak Banten

Selain itu, Pemkot Cilegon juga menjadi model pembelajaran pengelolaan sampah. Tak kurang dari 63 kabupaten/kota dan instansi belajar ke Cilegon untuk mengetahui daur ulang sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

"Dari 98 kota se-Indonesia, kami Kota Cilegon juga ditunjuk menjadi pilot protect laboratorium manajemen risiko. Ini untuk menganalisis dan mengurangi risiko sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif dalam tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon," ucap Helldy.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengaku senang bisa ditunjuk sebagai pilot project Satgas Pencegahan Kekerasan di Sekolah.

"Sekarang kami tengah menyusun Surat Keputusan Wali Kota berkaitan dengan Satgas ini. Insya Allah akan ada launching sebentar lagi. Mudah-mudahan tim dari Kemendikbud juga bisa hadir," kata Heni.

Baca juga:

Marak Kasus Perundungan, Kejari Pandeglang Inisiasi JMS

Satgas Pencegahan Kekerasan di Sekolah, kata Heni, terdiri atas Dindikbud sebagai leading sektor, Dinas Sosial (Dinsos), serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

"Ini adalah sesuatu yang baru. Apalagi ini baru pertama di Indonesia. Walaupun sudah ada UPTD PPA, tetapi kementerian barangkali menganggap masih perlu diintensifkan lagi, terutama sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya kekerasan," katanya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....