KBRN, Cilegon: Ratusan anggota Forum Tenaga Teknis dan Administrasi (Fortrah) Kota Cilegon, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Senin (10/7/2023). Kedatangan ratusan anggota Fortrah itu untuk menuntut kepastian status 3.475 orang honorer tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Koordinator Presidium Fortrah Kota Cilegon, Muhammad Fatoni mengatakan, nasib honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi, kian hari kian berat sehubungan dengan rencana penghapusan honorer yang akan diberlakukan 28 November 2023 mendatang.
"Belum lagi kami diperjuangkan untuk menjadi PPPK ataupun CPNS, ini dimunculkan dengan apa namanya seolah-olah ya pekerjaan paruh waktu ini seolah-olah memang dari seribu satu jawaban bagi anggota Fortrah," kata Fatoni di gedung DPRD, Senin (10/7/2023).
Dikatakan Fatoni, perubahan pada UU ASN nomor 5 dan 2014 dan 49 tahun 2018 terkait dengan skema PPPK paruh waktu atau part time. Menurutnya, skema tersebut membuat nasib honorer semakin berat.
Terkait hal itu, Fatoni mengaku telah mencari tau dan mengajukan informasi tersebut terhadap Pemkot Cilegon. Namun, belum juga mendapat kejelasan dari Pemkot Cilegon. Padahal, kata Fatoni, terkait informasi itu di lingkungan Pemerintah Pusat telah ramai dibahas.
"Mudah-mudahan Kemendagri ini segeralah melakukan regulasinya, untuk kami ini mudah-mudahan sebelum di bulan November 2023 ini selesai dilakukan," ujar Fatoni.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD, Masduki menilai Pemkot tidak serius mencari solusi untuk tenaga honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi. Bukti ketidak seriusannya pemerintah, kata Masduki, terlihat saat diundangnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi I,III dan IV DPRD Cilegon dengan Fortah. Sehingga, tuntutan yang disampaikan Fortrah tidak dapat diputuskan lantaran tidak dihadiri langsung oleh kepala OPD terkait.
"Sebetulnya kita berharap tadi ada Kepala Dinas apa yang katanya ada tiga ke provinsi, ditanya rapat apa tadi Pak Ardiansyah kan memberikan keterangan bahwa tidak tahu. Sementara teman-teman Fortrah meninggalkan pekerjaannya untuk menghadirkan paling tidak pemerintahan ini terganggu dengan persoalan-persoalan seperti ini," kata Masduki usai memimpin RDP tersebut.
Maka dari itu, Masduki meminta kepada Pemkot Cilegon agar persoalan terkait penghapusan tenaga honorer dapat diselesaikan dengan cepat. Masduki mengaku sepakat dengan Fortrah agar pengangkatan tenaga teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan jalur afirmasi.
"Mengambil tindakan bahkan tadi muncul bahwa kalau misalkan diundang lagi kepala dinas ini nggak hadir, kita juga nanti DPRD ketika ada paripurna yang sifatnya eksekutif juga kita tidak akan hadiri nanti," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....