Hadapi Kemarau Panjang, Pemprov Banten Akan Perbaiki Irigasi 81 Kilometer

RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Pusat mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi risiko kemarau panjang yang mengancam sektor pertanian daerah. Langkah mitigasi tersebut diwujudkan melalui pemberian alokasi anggaran berskala besar untuk program rehabilitasi serta pembangunan infrastruktur pengairan secara menyeluruh.

Gubernur Banten, Andra Soni menuturkan, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2025–2026 serta dukungan APBD ini difokuskan pada perbaikan 81 kilometer jaringan irigasi. Kebijakan ini disiagakan khusus untuk mengamankan pasokan air ke lahan-lahan pertanian warga yang mulai memasuki Musim Tanam.

Peningkatan prasarana irigasi tersebut mencatatkan kenaikan performa signifikan pada indeks irigasi di wilayah Provinsi Banten. Indeks pengairan daerah yang sebelumnya berada di angka 52 persen kini berhasil terangkat hingga mencapai kisaran 62 persen.

"Pertama, kita sudah masuk musim tanam ketiga ya. Kami terus memantau produksi, dan alhamdulillah pemerintah pusat pada tahun 2025–2026 menggelontorkan anggaran yang lumayan besar untuk perbaikan-perbaikan irigasi," ucap Andra, Rabu, 9 September 2026.

Melalui intervensi anggaran dan pembangunan fisik jaringan irigasi tersebut, Pemprov Banten optimistis ketersediaan air bagi tanaman padi milik petani akan tetap terjaga stabil, meskipun berada di bawah himpitan cuaca panas dan terik kemarau.

"Sehingga tahun 2025, 81 kilo irigasi terbangun, dan juga dari APBD, sehingga indeks irigasi kita naik dari 52 menjadi 62 sekian. Itu artinya harapan kita semoga dalam posisi musim panas seperti sekarang, ketersediaan air tetap terjaga dan target panen kita tercapai," ujar Andra.

Upaya penguatan ketahanan air ini menjadi hal krusial dalam menjaga ketercapaian target panen beras daerah. Dengan terjaminnya volume produksi pangan di tengah ancaman kekeringan, pasokan beras di pasar diharapkan tetap melimpah sehingga harga bahan pokok terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.