Lima Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun untuk Sejahterakan Nelayan di Lebak

RRI.CO.ID, Lebak — Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) membangun lima Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Lebak, sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. Lima kampung nelayan tersebut tersebar di lima desa, yakni Desa Muara, Desa Bayah Barat, Desa Darmasari, Desa Sawarna, dan Desa Cireunde.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah mengatakan, pembangunan lima KNMP tersebut saat ini tengah berlangsung. "Lima kampung nelayan yang kini sedang dibangun tersebar di lima desa yakni Desa Muara, Desa Bayah Barat, Desa Darmasari, Desa Sawarna dan Desa Cireunde," kata Rizal dalam keterangannya di Lebak, Jumat, 4 September 2026.

Pembangunan kelima kampung nelayan itu telah dimulai sekitar dua pekan lalu dan saat ini masih berada pada tahap pemasangan pondasi. Pembangunan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sebelum Desember 2026 sehingga berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pembangunan KNMP, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menunjang kegiatan nelayan mulai dari aktivitas melaut hingga pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan.

Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, sentra kuliner, kios perbekalan, docking perahu, dan bengkel. KNMP juga dilengkapi kantor pengelola, tempat sampah, gudang penyimpanan berpendingin atau cold storage, serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Rizal mengatakan, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan yang selama ini masih cukup tinggi. Pasalnya, sebagian nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas ikan.

Dengan tersedianya fasilitas cold storage, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan dalam kondisi yang lebih terjaga sehingga kualitas ikan tetap baik sebelum dipasarkan. "Dengan adanya penyimpanan berpendingin atau cold storage, dipastikan nilai ikan memiliki kualitas," ujar Rizal.

Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menentukan waktu penjualan hasil tangkapan pada saat harga lebih menguntungkan. Dengan demikian, nelayan tidak selalu berada dalam posisi harus segera menjual ikan dengan harga rendah akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.

"Hal itu tentu memberi ruang bagi nelayan untuk menentukan waktu penjualan yang lebih menguntungkan, sehingga pendapatan mereka berpotensi meningkat secara signifikan," katanya.

Selain cold storage, keberadaan pabrik es juga dinilai menjadi fasilitas vital dalam mendukung aktivitas nelayan sebelum dan selama melaut. Selama ini, nelayan harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh es yang dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan melaut.

Kondisi tersebut dapat menambah biaya operasional sekaligus mengurangi efisiensi waktu kerja para nelayan. Dengan dibangunnya pabrik es di kawasan KNMP, kebutuhan es diharapkan dapat diperoleh lebih mudah dan dekat dengan lokasi aktivitas nelayan.

"Kami meyakini pembangunan lima kampung nelayan dipastikan menjadi pusat ekonomi nelayan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Rizal.

Keberadaan KNMP juga diharapkan dapat bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama dalam mendukung penyerapan dan pemasaran hasil perikanan nelayan. Rizal menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menampung hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dipasarkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kopdes Merah Putih bisa menampung hasil usaha tangkapan nelayan dan dipasarkan untuk peningkatan protein hewani program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujarnya.

Ia menambahkan, koperasi berpeluang menjalin kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memperluas pasar hasil tangkapan nelayan, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat pesisir.

"Kemungkinan besar koperasi menjalin kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/MBG, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir," kata Rizal.