Fasilitas Lengkap, Koperasi Merah Putih Pagadungan Belum Juga Beroperasi

RRI.CO.ID, Pandeglang - Bangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang hingga kini belum juga menunjukkan adanya aktivitas operasional perdagangan. Padahal sarana fisik gerai yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya tersebut telah rampung seratus persen sejak tiga bulan lalu.

Plt Lurah Pagadungan, Neni Siti Nuraeni, membenarkan kondisi mandeknya pelayanan lembaga keuangan mikro komunal di wilayah kerjanya tersebut. Menurutnya sampai saat ini belum ada kejelasan terkait operasional KKMP dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.

"Fasilitas yang kita sudah miliki itu pertama gedung ya, terus rak-rak, mobil operasional, terus pemasangan AC juga. Kalau operasional kita mungkin menunggu dari pemerintah kabupaten ataupun dari pemerintah pusat," Kata Neni, Minggu 21 Juni 2026.

Padahal pihak kelurahan mencatat seluruh fasilitas penunjang seperti rak gerai, pendingin ruangan, hingga armada transportasi yang mencakup satu unit truk, satu unit mobil pick up, serta dua buah sepeda motor roda tiga telah tersedia dan tersimpan rapih didalam gedung. Ia pun khawatir semua fasilitas tersebut akan terbuang cuma-cuma seiring waktu yang terus bergulir.

Pendamping Koperasi Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi menyatakan, pengurus koperasi sebenarnya sudah mengajukan beberapa item komoditas usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMCOPDES). Beberapa sektor usaha yang diusulkan meliputi penyediaan barang kebutuhan pokok (sembako), pupuk pertanian, gas LPG, hingga layanan Payment Point Online Bank (PPOB), dan pembayaran PLN.

Adapun Otoritas kemitraan PT Agrinas sejauh ini disebutnya baru memberikan persetujuan resmi untuk segmen usaha pembayaran tagihan digital dan token listrik. “Untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pagadungan ini sudah 100 persen, kendaraan operasional juga sudah lengkap keempat-empatnya, kita sebenarnya tinggal menunggu dan jangan sampai disamaaratakan dengan kelurahan yang gedungnya belum jadi,” katanya.

Pengurus koperasi pun mendesak adanya skala prioritas pengaktifan operasional agar fasilitas yang sudah lengkap tersebut tidak terbengkalai menyamai wilayah lain yang gedungnya belum siap. Manajemen koperasi mengkhawatirkan penundaan peluncuran yang berlarut-larut dapat menurunkan animo kepesertaan masyarakat secara drastis.

Indikator tingginya ketertarikan pun disebutnya terlihat dari data register SIMCOPDES yang mencatat ada 270 warga mendaftar. Dari jumlah tersebut, menurut Yudi sebanyak 170 orang sudah berstatus anggota resmi yang melunasi simpanan pokok dan wajib.

"Syarat menjadi anggota cukup membayar Rp70.000 di awal yang terdiri dari Rp50.000 simpanan pokok dan Rp20.000 untuk simpanan wajib," ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Pandeglang, Dindin Herdiansyah mengatakan, hambatan peluncuran usaha ini murni disebabkan karena daerah masih menunggu regulasi operasional serta informasi final dari kementerian pusat. Menurutnya daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan tanggal peluncuran mandiri, karena seluruh kelayakan manajemen juknis niaga serta skema pengelolaan aset saat ini masih tertahan di tingkat kementerian pusat.

Otoritas dinas meminta jajaran pengurus desa dan kelurahan serta masyarakat sekitar bersabar menunggu keputusan final dari pemegang kebijakan makro. DKUPP terus proaktif melakukan koordinasi intensif ke Jakarta agar legalitas operasional bagi daerah yang gedungnya sudah siap seratus persen bisa didahulukan.

"Hambatan operasional gerai murni terjadi karena daerah masih menunggu juknis resmi serta informasi final dari pusat. Kita pun terus lakukan koordinasi lanjutan ke tingkat kementerian agar regulasi pemanfaatan aset dapat ditunkan ke daerah dalam waktu dekat," ujar.

Langkah pengawasan berkala pun disebutnya dipastikan tetap berjalan optimal guna mematangkan kesiapan internal sumber daya manusia menjelang pembukaan gerai. Koordinasi melekat bersama PT Agrinas selaku pengelola manajemen pusat juga terus dipercepat demi menyamakan persepsi lini bisnis jangka panjang.