Pemkab Pandeglang Optimis Sekolah Rakyat Turunkan Angka Kemiskinan

RRI.CO.ID, Pandeglang – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Kehadiran sarana edukasi khusus yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang tersebut diyakini akan menjadi instrumen strategis dalam menekan laju angka kemiskinan daerah secara signifikan.

Kepala Dindikpora Kabupaten Pandeglang, Sutoto menyebut berdasarkan saringan data makro saat ini, grafik angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih bertengger di posisi 8,52 persen dengan klaster kemiskinan ekstrem sebesar 0,5 persen. Disdikpora kehadiran SR mampu mendegradasi indeks kemiskinan hingga menyentuh satu digit dan mengikis habis kantong kemiskinan ekstrem di tingkat tapak.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat kami optimis angka kemiskinan akan turun satu digit, dari 8 persen ke 7 persen. Dan angka kemiskinan ekstrem dari 0,5 persen, harapannya bisa terkikis habis. Saya benar-benar yakin dengan adanya Sekolah Rakyat angka kemiskinan di Pandeglang akan turun,” katanya, Rabu 17 Juni 2026.

Sutoto menerangkan kuota penerimaan murid baru di lembaga pendidikan bentukan pemerintah pusat ini dirancang untuk menampung sebanyak 500 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Khusus untuk alokasi wilayah Kabupaten Pandeglang, dinas teknis mengamankan kuota sebesar 270 siswa yang dibagi rata sebanyak 90 anak per jenjang pendidikan, sementara sisa kuota lainnya akan didistribusikan bagi kabupaten/kota lain se-Provinsi Banten.

Skema penjangkauan peserta didik ini dikatakamnya diprioritaskan bagi anak-anak dari rujukan keluarga rumah tangga miskin yang masuk dalam kategori desil I serta desil II. Dalam implementasi di lapangan, Ia menyebut proses verifikasi dan pengantaran calon siswa akan dikawal langsung secara integratif oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya kira sekolah ini merupakan pembentukan karakter yang sangat baik, karena sekolahnya anak menginap, seperti pondok pesantren. Nah, ini akan membentuk karakter jiwa kepemimpinan melalui Sekolah Rakyat tersebut,” ujar Sutoto.

Terkait pembagian kewenangan kedinasan, menurutnya Dindikpora Pandeglang memegang peran krusial untuk menyiapkan dan mengusulkan 10 nama calon kepala sekolah, yang nantinya akan disaring menjadi 3 figur terpilih guna memimpin ketiga jenjang satuan pendidikan yang tersedia. Sementara itu, untuk pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan sepenuhnya diatur oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan memprioritaskan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemensos di samping membuka ruang bagi pendaftar jalur umum.

Adapun saat ini, progres konstruksi fisik bangunan Sekolah Rakyat dilaporkan telah mencapai angka 67 persen dan ditargetkan rampung total sebelum memasuki kalender akademik baru. Sinkronisasi lintas kementerian dan pengawasan berlapis dari pemerintah daerah diharapkannya mampu memastikan operasional perdana SR berjalan dengan akuntabel, tertib, dan lancar demi masa depan pendidikan Banten yang lebih inklusif.