RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang memastikan proses pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus berjalan. Kini Dinkes fokus pada pemberian rekomendasi teknis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin keamanan pangan.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Pandeglang, Yuli Sobari menjelaskan, peran Dinkes dalam hal ini sebatas melakukan penilaian lapangan dan memberikan rekomendasi teknis. Sementara, otoritas penuh penerbitan sertifikat SLHS berada di tangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca juga: SPPG Cahaya Baru Salurkan 2.800 Porsi MBG di Pandeglang

“Dinas Kesehatan hanya melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi. Untuk penerbitan sertifikat SLHS, itu kewenangan DPMPTSP atau Mal Pelayanan Publik (MPP),” kata Yuli Sobari, Jumat 31 Januari 2026.

Meski rekomendasi telah diberikan, Yuli mengakui masih ada dapur MBG yang secara administratif sertifikatnya belum diterbitkan oleh DPMPTSP. Hal ini sangat bergantung pada kecepatan mitra pengelola atau SPPG dalam melengkapi dokumen persyaratan.

Terkait dapur yang sudah beroperasi namun belum mengantongi sertifikat fisik, Dinkes tetap melakukan pembinaan dan pengawasan berkala. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko gangguan kesehatan serius, seperti kasus keracunan pangan.

Baca juga: Tiga SPPG Lebak Kantongi SLHS Program MBG

Yuli menegaskan, SLHS merupakan bukti tertulis pemenuhan standar higiene sanitasi, bukan sekadar izin operasional. Ia juga memberikan keleluasaan penggunaan air, baik PDAM maupun air mineral, selama lolos parameter fisika, kimia, dan biologi.

“Fokus kami pada pengawasan aspek kesehatan dan keamanan pangan. Yang terpenting aman dan sesuai dengan standar kesehatan,” katanya..