KBRN, Lebak: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak mencatat saat ini sebanyak 57 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tengah berada dalam progres pembangunan gerai. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan gerai koperasi tersebut sebagai bagian dari penguatan kelembagaan koperasi desa.
“Progresnya terus kami pantau dan dilakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan koperasi ini,” ujar Imam Suangsa di Rangkasbitung, Sabtu (13/12/2025).
Baca juga: Menkop Harap Kopdes Merah Putih Girimukti Jadi Percontohan
Menurutnya, keberadaan gerai koperasi di desa diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koperasi juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
“Koperasi ini nantinya menjadi jawaban bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mendapatkan harga yang murah, sembako yang murah, karena koperasi akan memotong mata rantai pasok yang panjang dengan menghadirkan langsung berbagai distributor,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Lebak, dari total 344 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk, baru 57 unit yang benar-benar beroperasi dan menunjukkan aktivitas usaha secara nyata di lapangan.
Baca juga: Pembangunan Kopdes Merah Putih di Pandeglang Terkendala Lahan
Imam Suangsa mengakui, masih banyak koperasi yang belum aktif meskipun secara administratif telah memiliki legalitas. Dari 287 koperasi yang sudah mengantongi badan hukum, sebagian besar masih belum menjalankan kegiatan usaha.
“Dari 287 koperasi yang sudah memiliki legalitas, baru 57 yang aktif. Sisanya belum bergerak karena terkendala permodalan,” kata Imam.
Ia menambahkan, kendala utama yang dihadapi koperasi desa saat ini adalah sulitnya mengakses modal kerja, khususnya pembiayaan dari perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca juga: Wagub Banten Minta Himbara Dampingi Kopdes Merah Putih
“Permasalahan terbesar memang ada di akses permodalan. Banyak koperasi yang belum bisa berjalan karena belum mendapatkan dukungan modal kerja, terutama dari Bank Himbara,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Lebak terus berupaya mendorong percepatan operasional koperasi melalui pendampingan, monitoring, serta koordinasi dengan pihak perbankan dan instansi terkait.
“Kami berharap koperasi-koperasi ini bisa segera aktif, mandiri, dan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....