Audiensi ke Kementerian UMKM, Yamin Dorong Penguatan Produk dan Akses Pasar UMKM

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas. Melalui peningkatan nilai tambah, kualitas produk, standardisasi, akses pembiayaan hingga perluasan pasar.

Komitmen itu dibawa Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Audiensi tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.

Dalam pertemuan itu, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin dari hulu hingga hilir. Mulai dari pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, legalitas usaha, sertifikasi dan standardisasi, akses pembiayaan hingga membuka pasar yang lebih luas.

Menurut Yamin, persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan modal. Pelaku usaha, kata dia, juga harus memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas agar produknya mampu bersaing.

“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.

Karena itu, Pemko Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi. Selain itu sarana usaha untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu dan daya saing produk lokal.

Dorongan tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing produk. Kemudian sertifikasi, standardisasi, pembiayaan, kemitraan, rantai pasok serta pemasaran sebagai bagian penting dalam penguatan pelaku usaha.

Dalam audiensi itu, turut dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan pemberdayaan. Platform tersebut diharapkan mempermudah pelaku UMKM mengakses program pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.

Pemko Banjarmasin pun mengusulkan optimalisasi SAPA UMKM agar intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan serta kesiapan masing-masing pelaku usaha. Sejumlah program yang didorong antara lain fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, hingga bantuan peralatan dan mesin produksi.

“Langkah itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik yang masih membayangi UMKM. Mulai dari legalitas usaha, sertifikasi, pemasaran, akses digital hingga pembiayaan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah mendorong program Prokesra Produktif dengan target 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja selama periode 2026–2029. Program tersebut mengintegrasikan berbagai bentuk pemberdayaan, mulai dari pelatihan dan pendampingan hingga legalitas, sertifikasi, pemasaran, digitalisasi dan pembiayaan.

Bagi Banjarmasin, Yamin menilai hilirisasi produk menjadi salah satu kunci penting. Produk unggulan daerah, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya di pasar lokal, tetapi harus memiliki nilai tambah dan peluang masuk ke rantai pasok yang lebih besar.

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tersebut, Pemko Banjarmasin merencanakan pelaksanaan program Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest. Program tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra-mitra strategis.

“Kegiatan itu juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas.Tujuannya guna memperkuat jejaring UMKM yang dinilai memiliki potensi menembus pasar ekspor,” ucapnya.

Dari rangkaian kolaborasi itu, Pemko Banjarmasin membidik target konkret berupa 500 sertifikat halal dan 500 akses pembiayaan KUR. Disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.

“Yang kita kejar bukan hanya berapa banyak sertifikat yang terbit atau berapa pembiayaan yang tersalurkan. Yang paling penting, UMKM kita benar-benar semakin kuat, produksinya meningkat, kualitasnya membaik dan pasarnya semakin luas,” ujarnya.