BPBD Balangan Gelar Rakor Karhutla, Bahas Sarpras dan Data

RRI.CO.ID, Balangan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Senin, 31 Agustus 2026. Pertemuan ini membenahi strategi dan garis komando penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Rakor ini menjadi respons atas sejumlah kendala operasional yang kerap menghambat pemadaman api di lapangan. Tim gabungan kerap menghadapi hambatan akses armada serta krisis pasokan air saat bertugas.

Petugas di kawasan berisiko tinggi seperti Kecamatan Batumandi dan Lampihong kerap kewalahan saat puncak kemarau. Minimnya sumber air permukaan di sekitar lahan gambut membuat pembasahan lahan belum berjalan maksimal.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyiapkan skema pengadaan cadangan air buatan secara taktis. Pihaknya juga menyiagakan peralatan pendukung di wilayah yang teridentifikasi paling rawan Karhutla.

"Kita akan usulkan pembuatan sumur bor dangkal untuk beberapa daerah yang tidak tersedia sumber air beserta estimasi waktu dan kebutuhan personelnya. Sarana prasarana yang mendukung penanganan juga kami siapkan secara ekstra untuk wilayah berisiko tinggi," ujarnya.

Selain mengatasi kendala operasional, rapat koordinasi tersebut menyoroti urgensi pembenahan sistem pelaporan Karhutla. BPBD Balangan menyatukan pendataan luas area terbakar dan lahan tertangani agar informasi publik tidak simpang siur.

"Untuk luasan lahan terbakar kita merujuk penuh pada standar pengukuran Manggala Agni. Sedangkan luasan lahan yang tertangani menggunakan laporan kawan-kawan yang beroperasi memadamkan api di lapangan," ucapnya.

Melalui rakor ini, BPBD Balangan berkomitmen memperkuat sinergi dengan instansi lintas sektor demi mempercepat respons bencana. Seluruh rekomendasi teknis dan integrasi data lapangan ditargetkan dapat berjalan efektif selama menghadapi musim kemarau.