RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan high level meeting dan forum konsultasi publik ruang koordinasi strategis. Kegiatan ini memper, satuan kerja kementerian/lembaga, mitra kerja dan pemangku kepentingan layanan publik. kamis, 27 Agustus 2026.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan forum ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran. Selain memastikan belanja negara menghasilkan output dan manfaat secara tepat waktu kegiatan ini juga menjadi sarana menyelar layanan dengan kebutuhan pengguna.
“HLM berfokus pada evaluasi kinerja anggaran dan percepatan pelaksanaan anggaran pada semester II 2026. Sementara itu, FKP membuka ruang partisipasi publik dalam menyampaikan usulan, masuk dan saran terhadap layanan yang diterima,” ujarnya.
Kanwil DJPb Kalsel juga menjalankan fungsi sebagai Treasury and Financial Advisor melalui monitoring dan asistensi pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah Kalsel. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan dukungan APBN dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan revitalisasi sekolah. Selain itu pengawasan mencakup sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, program ketahanan pangan dan ketahanan energi.
“Sinergi lintas instansi tentu sangat penting dalam memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas berjalan sesuai tujuan. Koordinasi bersama diperlukan agar setiap kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Melalui HLM dan FKP, Kanwil DJPb Kalsel berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran APBN dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....