Ketua Satgas PPA: Petugas Jangan Gagal Beri Perlindungan Korban Kekerasan

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarmasin dituntut semakin profesional. Ketua TP PKK Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Neli Listriani, menegaskan korban harus mendapat pelayanan yang tepat, cepat, dan tanpa stigma.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu, 26 Agustus 2026. Pelatihan tersebut diikuti petugas layanan, Tim Satgas PPA, serta Relawan SAPA KRPPA.

Kegiatan menghadirkan narasumber Dr. Didiet Widiowati dari Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin, M. Ramadhan.

Neli menegaskan, menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan pekerjaan sederhana. Sebab, persoalan tersebut menyangkut keselamatan, masa depan hingga kondisi psikologis korban.

Menurutnya, keberanian korban untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga oleh petugas.“Ketika korban berani menceritakan pengalaman yang dialaminya, itu merupakan bentuk kepercayaan yang harus kita jawab dengan pelayanan profesional. ,” kata Neli.

Ia menyebut pelatihan tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam menangani kasus secara menyeluruh. Peserta tidak hanya dituntut mampu mengenali situasi, tetapi juga memahami kebutuhan korban, melakukan asesmen, menyusun intervensi, mendokumentasikan kasus hingga memastikan proses rujukan dan tindak lanjut berjalan dengan baik.

Khusus bagi Relawan SAPA KRPPA di tingkat kelurahan, Neli menekankan pentingnya kemampuan melakukan deteksi dini dan memberikan respons awal yang tepat. " Yang paling penting adalah mampu mengenali, merespons awal dengan tepat, kemudian memastikan korban mendapatkan penanganan dan rujukan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Neli juga mengingatkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Penanganannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari layanan kesehatan, psikologis, sosial, hukum, pendidikan hingga perlindungan dan keamanan.

Karena itu, ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas layanan di lapangan. “Kita ingin penanganan kasus semakin cepat, keputusan semakin tepat, dokumentasi semakin baik dan koordinasi semakin kuat. Kemudian rujukan kepada korban juga benar-benar jelas,” katanya.

Dengan penguatan kapasitas tersebut, Neli berharap seluruh petugas dan relawan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada perempuan dan anak. Sekaligus memperkuat upaya mewujudkan Kota Banjarmasin yang semakin aman bagi kelompok rentan.