APBD-P Jangan Bertele-tele! Wali kota Targetkan Minggu Pertama September Berjalan

RRI.CO.ID, Banjarmasin — Pemerintah Kota Banjarmasin mulai berpacu dengan waktu untuk merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta tidak berlarut-larut menyelesaikan pembahasan agar program pembangunan dapat segera berjalan.

Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menegaskan, percepatan diperlukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Ia tidak ingin proses APBD Perubahan justru membuat pelaksanaan pembangunan dikerjakan secara tergesa-gesa di penghujung tahun.

“Jangan bertele-tele. Kita berpacu dengan waktu. Tujuannya agar pembangunan jangan sampai dikerjakan tergesa-gesa karena waktunya sudah di penghujung tahun,” kata Yamin, tegas, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Menurutnya, TAPD harus segera merampungkan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Banjarmasin disebut juga telah menyiapkan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2026.

Yamin berharap agenda tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan maupun pelaksanaan anggaran. “Informasi yang saya terima, DPRD juga sudah menyusun jadwal pembahasan. Kita harapkan jadwal itu tetap sesuai agenda, jangan sampai molor,” ujarnya.

Yamin bahkan memasang target APBD Perubahan 2026 sudah dapat mulai dijalankan pada awal September mendatang. Target tersebut dinilai penting agar program yang membutuhkan tambahan atau penyesuaian anggaran tidak kehilangan waktu pelaksanaan.

“Kita targetkan minggu pertama September APBD Perubahan sudah bisa running. Target ini penting agar program yang membutuhkan tambahan atau penyesuaian anggaran tidak kehilangan waktu pelaksanaan,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Banjarmasin telah menggelar Rapat Paripurna Tingkat I. Agenda Penyampaiannya yakni Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dari sisi anggaran, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,160 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,678 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2025 juga mengalami penyesuaian menjadi Rp538,02 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI.