Wali Kota Banjarmasin Dorong Pengusaha Perkuat Perlindungan Pekerja

RRI.CO.ID, Banjarmasin — Perlindungan pekerja menjadi sorotan Pemerintah Kota Banjarmasin di tengah dinamika dunia usaha dan ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong pelaku usaha memperluas kepesertaan jaminan sosial agar pekerja mendapat perlindungan yang lebih kuat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan “Ngopi Bareng Wali Kota dengan Pengusaha di Banjarmasin” yang digelar di salah satu hotel, Rabu malam, 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR dan menjadi forum dialog antara pemerintah, pengusaha serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Yamin menilai komunikasi langsung dengan pelaku usaha penting untuk memetakan persoalan ketenagakerjaan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan bersama. “Ini bukan sekadar silaturahmi. Kita ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligus mencari langkah bersama agar perlindungan pekerja semakin baik,” ujar Yamin.

Pemko Banjarmasin menegaskan penguatan perlindungan pekerja tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci agar semakin banyak pekerja masuk dalam sistem jaminan sosial.

“Kita berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak berhenti di forum dialog, tetapi melahirkan langkah nyata untuk memperluas kepesertaan dan menciptakan ekosistem kerja yang aman serta produktif,” ucapnya.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis santunan klaim BPJS Ketenagakerjaan serta mengukuhkan PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) Kota Banjarmasin. Pengukuhan PERISAI dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pekerja yang belum terlindungi.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai keynote speaker. Selain itu, peserta mendapat materi mengenai pemanfaatan aplikasi Karirhub Siapkerja untuk mendukung akses informasi dan layanan ketenagakerjaan.