RRI.CO.ID, Balangan - Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas penyesuaian kondisi fiskal daerah pasca-adanya pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Pengajuan dokumen anggaran perubahan itu disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan pada Senin, 3 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menegaskan kebijakan ini menjadi penyesuaian wajib demi menjaga kestabilan keuangan daerah.

Fakhriyanto menjelaskan penurunan alokasi dana transfer pusat ke daerah tersebut dipicu oleh pengalihan anggaran untuk program nasional. Pemotongan dana desa yang sebelumnya dialokasikan untuk Kabupaten Balangan tercatat mencapai lebih dari Rp50 miliar karena dialihkan bagi pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih," ujarnya.

Dampak dari penyesuaian alokasi pusat tersebut membuat estimasi anggaran Pemkab Balangan berkurang secara total hingga sekitar Rp54 miliar. Sementara itu, proyeksi kenaikan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 kali ini tercatat hanya bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi tersebut memaksa jajaran pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Pemkab Balangan kini memfokuskan alokasi anggaran pada sektor prioritas utama guna mengantisipasi dampak riil di lapangan.

"Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan. Tentu dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan," katanya.

Kendati mengalami penyesuaian fiskal yang lumayan besar, arah pembangunan daerah dipastikan tetap berpedoman pada enam prioritas utama tahun 2026. Sektor prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, penguatan kehidupan sosial keagamaan, hingga peningkatan kualitas birokrasi pelayanan publik.

Pemerintah daerah optimis langkah efisiensi pada perubahan APBD 2026 ini tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi warga. Selain itu, penataan ulang anggaran diyakini dapat menjaga program penanggulangan kemiskinan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Balangan.