RRI.CO.ID, Banjarmasin - PT Abang Barito Persada (Ambapers) masih menunggu persetujuan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif angkutan batu bara ekspor bagi pengguna alur ambang Sungai Barito. Kebijakan tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan dividen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, menyampaikan optimisme tersebut usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu, 29 Juli 2026. Rapat itu membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.

“Kalau mendapat persetujuan, bisa menaikkan pendapatan daerah,” ujar Zulfadli. Menurutnya, kenaikan tarif akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan perusahaan maupun kontribusi kepada daerah.

PT Ambapers merupakan anak perusahaan PT Bangun Banua yang bekerja sama dengan PT Pelindo III dalam pengelolaan alur ambang Sungai Barito. Bangun Banua sendiri merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Zulfadli menjelaskan, apabila usulan kenaikan tarif disetujui, dividen yang diterima Bangun Banua diperkirakan meningkat secara signifikan. “Apalagi porsi bagi hasil antara Bangun Banua dan Pelindo sudah mengalami perubahan yang lebih menguntungkan,” katanya.

Ia mengungkapkan sebelumnya skema pembagian hasil sebesar 60 persen untuk Bangun Banua dan 40 persen untuk Pelindo. Namun setelah pertemuan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dengan Direktur Utama Pelindo, komposisi tersebut berubah menjadi 70 persen untuk Bangun Banua dan 30 persen untuk Pelindo.

Selain perubahan bagi hasil, Ambapers juga mengusulkan penyesuaian tarif angkutan batu bara ekspor kepada Kementerian Perhubungan. Tarif yang semula sebesar 0,30 dolar Amerika Serikat per metrik ton diusulkan naik menjadi 0,50 dolar Amerika Serikat per metrik ton.

“Kalau selama ini dividen yang Bangun Banua terima dari Ambapers sekitar Rp17 miliar per tahun, nantinya bisa meningkat menjadi Rp26 miliar atau naik sekitar 70 persen,” ucap Zulfadli. Ia berharap persetujuan pemerintah dapat segera diperoleh agar manfaat ekonomi tersebut dapat segera dirasakan.