RRI.CO.ID, Banjarmasin – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang terus melanda Kota Banjarmasin memicu kemarahan masyarakat. Keluhan demi keluhan bermunculan dari berbagai penjuru kota, mulai dari aktivitas usaha yang lumpuh, pelayanan publik terganggu, hingga warga yang harus berjibaku menghadapi panas dan gelap berjam-jam.

Di tengah kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR memilih tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membawa persoalan itu hingga ke Kantor Pusat PT PLN sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang layak.

Yamin menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh pihak penyedia layanan listrik. "Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban ketidakpastian. Karena itu kami membawa persoalan ini langsung ke tingkat pusat agar ada solusi yang nyata dan percepatan penanganan," kata Yamin, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga roda pemerintahan. "Ketika listrik padam berulang kali, dampaknya sangat luas. UMKM rugi, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan pelayanan publik ikut terdampak. Ini yang kami perjuangkan agar segera mendapat perhatian serius dari PLN," ujarnya.

Atas arahan Wali Kota, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda bersama Sekretaris Daerah Ichrome Muftezar mendatangi Kantor Pusat PT PLN untuk menyampaikan langsung gelombang keluhan masyarakat. Terlebih selama beberapa pekan terakhir, masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik bergilir dengan durasi mencapai lima hingga enam jam.

Langkah tersebut menjadi bentuk tekanan sekaligus dorongan agar PLN segera mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Selain itu juga memberikan kepastian kepada masyarakat terkait berakhirnya pemadaman bergilir.

Pemko Banjarmasin menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pasokan listrik benar-benar kembali normal. Pemerintah juga meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat agar warga tidak terus dihantui ketidakpastian jadwal pemadaman.

"Kami akan terus berdiri bersama masyarakat. Selama keluhan itu masih ada, kami akan terus menyuarakannya kepada PLN. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan listrik yang baik harus dipenuhi," kata Yamin.