RRI.CO.ID, Banjarmasin - Keputusan penetapan hasil belajar di SMAN 2 Banjarmasin sempat memicu perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, sebanyak 12 siswa dari jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO) sempat dinyatakan tidak naik kelas pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Keputusan tersebut awalnya diambil berdasarkan hasil rapat pleno dewan guru yang menilai para siswa tidak memenuhi syarat evaluasi. Pihak sekolah menganggap belasan siswa atlet tersebut belum memenuhi standar ketuntasan belajar yang ditetapkan.

Kepala SMAN 2 Banjarmasin, Muhdi Harto, menegaskan bahwa keputusan awal dewan guru tersebut sudah mengacu pada aturan kurikulum. Menurutnya, belasan siswa diketahui sering absen tanpa keterangan dan belum menyelesaikan sejumlah tugas akademik.

"Keputusan tersebut hasil evaluasi dewan guru berdasarkan aturan kurikulum yang berlaku. Kami sebenarnya sudah memberikan kelonggaran, tetapi kewajiban akademik tetap harus dipenuhi," ujarnya pada Kamis, 23 Juli 2026.

Muhdi menambahkan pihak sekolah tidak berniat menghambat karier maupun prestasi para atlet di luar sekolah. Namun, penegakan aturan akademik tetap harus berjalan dengan program pembinaan olahraga.

"Sekolah tetap mendukung penuh para atlet. Tetapi ada aturan evaluasi belajar yang wajib ditaati oleh seluruh siswa baik siswa KKO maupun siswa reguler," ucapnya menambahkan.

Kebijakan tersebut langsung menuai polemik lantaran sejumlah siswa di dalam kelompok KKO tersebut merupakan atlet berprestasi. Beberapa di antaranya bahkan tercatat berhasil menyumbangkan medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 lalu.

Tim pelatih siswa atlet, Donny Achdiat, sangat menyayangkan munculnya keputusan yang menyatakan belasan siswa KKO tersebut tidak naik kelas. Ia menilai harus ada dispensasi serta penyesuaian khusus bagi para atlet yang membawa nama daerah di ajang nasional.

"Sebenadnya pembentukan KKO itu kan agar ada ruang inklusif untuk para atlet. Sehingga mereka lebih fleksibel dalam pembelajaran," katanya.

Donny berharap ke depannya ada keselarasan regulasi antara pihak sekolah dengan dinas terkait dalam membina atlet muda. Hal tersebut penting agar para siswa tidak dikorbankan secara akademik saat sedang membela daerah.

Meski sempat memicu perdebatan publik, polemik tersebut akhirnya menemukan titik terang usai dilakukannya rapat koordinasi. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dispora Kalsel akhirnya menyepakati bahwa 12 siswa KKO tersebut dinyatakan tetap naik kelas.