Sinergi Keuangan Inklusif Dorong Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses keuangan terus didorong oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Kerja Sama Pusat dan Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wadah penyelarasan program dan kebijakan inklusi keuangan di daerah. Selasa, 23 Juni 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar berbagai program inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari peran Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam mengawal pelaksanaan program keuangan inklusif di daerah. Sejumlah lembaga strategis turut dilibatkan guna memastikan kebijakan yang disusun dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah pusat saat ini juga melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan inklusif. Fokus utama yang didorong adalah memastikan setiap program dan anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Wahyu Mushukal, mengatakan setiap anggaran yang disalurkan harus mampu menghasilkan output yang mendukung tujuan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.

“Memastikan bahwa setiap uang yang disalurkan kepada stakeholder, terutama beneficiary dalam hal ini masyarakat, itu bisa menghasilkan output. Kalau kita merujuk kepada tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan, maka harus ada kesejahteraan dari sisi keuangan,” katanya.

Disamping itu, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan program percontohan uang bertujuan mengukur hubungan antara tingkat inklusi keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan data dan indikator yang lebih komprehensif agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.