RRI.CO.ID, Banjarmasin - Optimalisasi pemanfaatan anggaran menjadi langkah penting memastikan program pembiayaan tidak hanya terserap, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Pusat dan Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan program dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan. Melalui koordinasi yang kuat, akses pembiayaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Penguatan inklusi keuangan tidak hanya difokuskan pada penyaluran dana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan secara produktif. Adapun dalam program yang dijalankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb), Wahyu Mushukal, mengatakan penggunaan anggaran harus dapat menghasilkan keluaran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Adapun setiap program pembiayaan perlu diukur efektivitasnya agar manfaatnya dirasakan secara nyata penerima manfaat.

“Memastikan bahwa setiap uang yang disalurkan kepada stakeholder, terutama beneficiary dalam hal ini masyarakat, itu bisa menghasilkan satu output. Kalau kita merujuk kepada tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan dari sisi keuangan,” ujarnya

Ia menjelaskan optimalisasi pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui berbagai instrumen pembiayaan, baik skema subsidi bunga atau dana bergulir diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Adapun, rencana Kalimantan Selatan sebagai daerah percontohan atau piloting program inklusi keuangan. Dalam hal ini, pemerintah berharap dapat melihat sejauh mana pembiayaan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Hasil pelaksanaan program tersebut nantinya kita harapkan dapat menjadi bahan evaluasi. Disamping itu, sekaligus referensi dalam memperkuat kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran di berbagai daerah,” katanya