RRI.CO.ID, Banjarmasin - Rapat Koordinasi Kerja sama Pusat dan Daerah melalui Tim Percepatan akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan digelar untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan guna menyelaraskan program dan kebijakan di daerah. Kamis, 18 Juni 2026.

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Erdiriyo, S.E., M.M., mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program inklusi keuangan. Menurutnya berbagai strategi yang disusun di tingkat nasional perlu diintegrasikan dengan program yang dijalankan pemerintah daerah agar pelaksananya lebih efektif dan tepat sasaran.

“Inklusi keuangan tidak hanya berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.

Dengan akses keuangan yang semakin luas, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan menghadapi risiko ekonomi. Kondisi ini dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan, terutama saat menghadapi situasi darurat maupun ketidakpastian ekonomi.

“Inklusi keuangan tentu arahnya adalah bagaimana memberikan akses, kemudian meningkatkan resiliensi pada saat masyarakat menghadapi bencana, berorientasi jangka panjang. Selain itu, melakukan perlindungan konsumen sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam memanfaatkan layanan sektor keuangan,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi antara lembaga, rapat ini juga membahas rencana pelaksanaan program percontohan di sejumlah daerah. Programa ini dirancang untuk mengukur dampak langsung inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari program percontohan diharapkan dapat menjadi acuan bagi TPAKD di berbagai daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini, inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.