RRI.CO.ID, Banjarmasin - Rapat Koordinasi Kerja sama Pusat dan Daerah melalui Tim Percepatan akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan digelar untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan guna menyelaraskan program dan kebijakan di daerah. Kamis, 18 Juni 2026.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Erdiriyo, S.E., M.M., mengatakan koordinasi ini merupakan bagian dari peran Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi. Menurutnya, upaya ini melibatkan berbagai lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam memperluas akses dan pemanfaatan layanan keuangan bagi masyarakat.
“Kepemimpinan Dewan Nasional Keuangan Inklusif bersifat kolektif dan kolegial, struktur tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan. Di samping itu, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam merumuskan dan mengawal kebijakan inklusi keuangan nasional,” ujarnya
Erdiriyo menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah melakukan penyesuaian arah kebijakan sejalan dengan visi Presiden. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan Keuangan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan sektor keuangan.
“Saat ini pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian arah kebijakan sejalan dengan visi Presiden yang menekankan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat. Karena itu, fokus pembangunan tidak hanya pada peningkatan akses keuangan, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung,” katanya.
Dalam hal ini, pemerintah juga merencanakan pelaksanaan program percontohan untuk mungkur kontribusi inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang sebagai instrumen evaluasi untuk melihat efektivitas berbagai kebijakan uang telah dijalankan.
“Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi contoh implementasi program inklusi keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hasil program percontohan ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi TPAKD di berbagai daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....