Wamenko Pangan Dorong Klaster Itik Siti Hawa Lari Jadi Model Percontohan Nasional

RRI.CO.ID, Barabai - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan model peternakan berbasis klaster yang diterapkan di Klaster Siti Hawa Lari Jaya Bersama, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), berpotensi menjadi percontohan nasional. Sistem tersebut dinilai mampu membangun usaha peternakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Hanif saat meninjau Klaster Siti Hawa Lari Jaya Bersama di Desa Mahang Baru, RT 001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah, Senin, 15 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Sahrujani.

“Model pengembangan peternakan berbasis klaster seperti yang diterapkan di Klaster Siti Hawa Lari Jaya Bersama dapat menjadi contoh dalam membangun ekosistem usaha peternakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda identifikasi awal Program Prioritas Nasional Kawasan Swasembada Pangan Energi Air Nasional (KSPEAN). Program tersebut dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedatangan Wamenko Pangan disambut jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah setempat. Hadir di antaranya Bupati HST Samsul Rizal, Bupati HSU Sahrujani, serta sejumlah kepala SKPD terkait.

Sementara itu, Sahrujani mengatakan Kabupaten HSU merupakan lokus pertama inovasi program Siti Hawa Lari. Daerah tersebut juga dikenal sebagai sentra Itik Alabio yang telah mengukir prestasi tingkat nasional.

Ia berharap kunjungan Wamenko Pangan dapat membawa dampak positif bagi para peternak itik di Kalimantan Selatan. Selain itu, ia berharap Wamenko dapat berkunjung langsung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kesempatan berikutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenko meninjau langsung pengelolaan peternakan itik berbasis klaster. Rombongan juga berdialog dengan peternak mengenai potensi usaha dan tantangan yang dihadapi.

Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mereka berasal dari instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, pertanian, dan ketahanan pangan.