SDN Kuin Utara 7 Hadapi Kerusakan Bangunan dan Persoalan Akses Warga

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kondisi infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kuin Utara 7, Banjarmasin Utara. Sedikitnya tiga bangunan sekolah beserta bagian terasnya mengalami kerusakan.

Kerusakan cukup parah tampak pada lantai teras yang telah ambles. Sementara itu, lantai di sejumlah ruang kelas juga mulai mengalami kemiringan.

Kepala SDN Kuin Utara 7, Sri Husniawati, mengatakan kerusakan tersebut telah terjadi sejak akhir 2024. Kondisi ini pun kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.

"Dinas Pendidikan sebenarnya sudah menyarankan agar gedung ini tidak digunakan dan pembelajaran dilakukan dengan sistem shift. Namun, sementara ini tetap kami fungsikan karena kalau pakai sistem shift jam belajarnya masih kurang," ujarnya kepada RRI.

Sri Husniawati menambahkan, saat ini pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Perbaikan pun dijadwalkan dapat dilakukan pada tahun ini.

"Karena tahun lalu kami sudah mendapat bantuan untuk perbaikan fasilitas lain, sehingga kerusakan ini belum bisa ditangani. Insyaallah, perbaikannya dijadwalkan pada Juli atau Agustus nanti," katanya.

Selain persoalan infrastruktur, sekolah juga dihadapkan pada masalah akses warga. Letaknya yang berdempetan dengan permukiman membuat area sekolah menjadi jalur yang kerap digunakan masyarakat untuk melintas.

Akibatnya, pihak sekolah tidak dapat menutup gerbang sepenuhnya setelah kegiatan belajar mengajar berakhir. Di sisi lain, warga juga mengalami kesulitan ketika harus melintas saat proses pembelajaran berlangsung.

Salah seorang warga, Erwin, mengatakan berbagai pihak sebenarnya telah beberapa kali membahas persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait solusi yang akan diterapkan.

"Harapan kami ada akses khusus untuk warga biar bisa lewat lebih mudah. Selama ini kami susah juga harus lewati area sekolah," ucapnya.

Pihak sekolah berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera ditangani. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung lebih optimal tanpa terganggu kerusakan infrastruktur maupun persoalan akses warga.