Kawal 10 Program Presiden, Nasib Inflasi hingga Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan

RRI.CO.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan keseriusannya dalam mengawal berbagai program prioritas nasional. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Granda Maya Banjarbaru, Kamis, 11 Juni 2026. Rakor ini mempertemukan kepala daerah, sekretaris daerah, dan jajaran perangkat daerah dari berbagai kabupaten/kota tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi sejauh mana program prioritas Presiden berjalan di daerah.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program prioritas nasional benar-benar berjalan efektif. Manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Sepuluh Program Direktif Presiden yang menjadi fokus evaluasi mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa forum tersebut tidak hanya menjadi sarana evaluasi. Tetapi juga wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional.

"Kegiatan ini bertujuan mengukur tingkat implementasi program direktif Presiden di daerah. Sekaligus menghimpun berbagai masukan yang nantinya menjadi bahan rekomendasi kebijakan ke depan," ujar Yusharto.

Kehadiran Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, dalam forum strategis tersebut dinilai menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal di tingkat daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang diluncurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pemkot Banjarmasin terus berkomitmen mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional. Sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal," ujar Sekda.

Melalui forum evaluasi tersebut, Pemkot Banjarmasin berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat semakin terarah dan efektif. Selain memperkuat sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda nasional, hasil rakor juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, mulai dari inflasi hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Seribu Sungai.