Belanja Negara di Kalsel Capai Rp7,39 Triliun pada Triwulan I Tahun 2026

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kinerja fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan I tahun 2026 menunjukkan dinamika antara penguatan belanja pemerintah dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 31 Maret 2026, realisasi Belanja Negara tercatat Rp7,39 triliun atau 24,78 % dari total pagu sebesar Rp29,85 triliun. Sabtu, 23 Mei 2026.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak realisasi dengan pertumbuhan 28,73% sceara tahunan . Nilai realisasi BPP tercatat Rp1,97 triliun, menunjukan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada awal tahun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan Transfer ke Daerah masih menjadi kontributor terbesar dalam Belanja Negara dengan realisasi Rp5,43 triliun. Namun secara persentase, penyaluran TKD mengalami kontraski 22,72% dibandingkan priode yang sama tahun sebelumnya.

“Pada sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalsel hingga akhir Maret 2026 berhasil terkumpul sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 % dari target tahunan. Nilai ini tumbuh 5,08 % secara tahunan, meskipun penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 4,31 % akibat tingginya restitusi pajak dan kebijakan realisasi PPN pada awal tahun,” ujarnya.

Kondisi ini turut mempengaruhi posisi fiskal regional dengan tercatatnya defisit Rp5,21 triliun. Defisit ini dinilai mencerminkan fungsi APBN sebagai instrumen countercyclical dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah pada awal tahun anggaran.

“Konsolidasi APBD regional Kalsel hingga akhir Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Pendapatan daerah terealisasi Rp7,45 triliun atau 23,68 % dari target, sementara belanja daerah Rp5,59 triliun atau 13,66 % dari pagu yang ditetapkan,” ucapnya.

Meskipun pertumbuhan belanja daerah secara keseluruhan cenderung melambat, Belanja Modal mengalami lonjakan signifikan 65,21 % secara tahunan. Kondisi ini menjadi indikasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dan investasi publik oleh Pemerintah daerah.