RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui BPKPAD Kota Banjarmasin, pemerintah resmi mensosialisasikan Sistem Laporan Pendapatan (SILAPAT) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Langkah ini menjadi bagian dari agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digadang-gadang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, hingga akurasi pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menegaskan bahwa SILAPAT dirancang sebagai sistem pemantauan terpadu yang memungkinkan pimpinan daerah memonitor perkembangan pendapatan seluruh SKPD secara real time.

“Melalui SILAPAT, kondisi riil pendapatan daerah bisa dipantau dengan cepat dan terintegrasi. Jadi tidak hanya pajak daerah, tetapi seluruh potensi penerimaan juga dapat terlihat,” kata Edy.

Menurutnya, sistem ini tidak hanya memuat data pajak daerah, tetapi juga berbagai sumber penerimaan lain yang selama ini tersebar di masing-masing perangkat daerah. Sejumlah sektor yang kini sudah terhubung dalam SILAPAT di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, layanan persampahan, bidang perumahan dan permukiman, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, hingga berbagai sumber pendapatan lain dari SKPD terkait.

Tak hanya mendukung program TP2DD, penerapan SILAPAT juga menjadi bagian penting dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Seluruh proses pelaporan, unggah data, hingga pengambilan informasi kini dilakukan secara digital untuk memangkas proses manual yang selama ini dinilai memakan waktu.

“Ke depan kita bergerak menuju digitalisasi menyeluruh sebagai bagian dari konsep smart city. Karena itu, pembaruan data harus konsisten dilakukan,” ucap Edy.

Edy juga menekankan pentingnya peran admin di tiap SKPD agar rutin memperbarui data sehingga integrasi sistem dapat berjalan maksimal dan akurat. Berdasarkan data SILAPAT, realisasi pendapatan daerah Kota Banjarmasin hingga triwulan pertama 2026 telah mencapai 35,9 persen, dari target pendapatan sebesar Rp2,09 triliun.

“Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak reklame, retribusi, pajak daerah, hingga transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ucapnya.

Untuk sektor retribusi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sementara menjadi penyumbang tertinggi dengan realisasi mencapai 41,7 persen atau sekitar Rp6,16 miliar. Posisi berikutnya ditempati Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.