RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih mematangkan konsep pengelolaan Tugu Nol Kilometer meski pembangunan fisiknya telah selesai. Sejumlah opsi pengelolaan kini tengah dikaji agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib mengatakan, persoalan utama saat ini terletak pada sistem pengelolaan bangunan. Menurutnya, pengelolaan yang tidak matang dikhawatirkan dapat berdampak pada kerusakan fasilitas di dalam kawasan tersebut.

“Secara pekerjaan sudah selesai, tapi yang jadi problem itu masalah pengelolaannya. Takutnya kalau dibuka tanpa persiapan yang matang, barang-barang yang ada malah rusak karena kan ada lift juga, kalau tidak ada yang jaga ya gimana mengaturnya,” kata Yasin saat diwawancarai usai rapat bersama Komisi III DPRD Kalsel, Selasa 5 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi masih membahas kemungkinan pengelolaan dilakukan oleh BUMD maupun pihak ketiga melalui mekanisme lelang. Pembahasan itu dilakukan agar pengelolaan berjalan profesional dan mampu menjaga fasilitas yang tersedia.

Sementara itu, pengelolaan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai lebih sederhana karena berfokus pada fungsi sosial dan ibadah. Setelah proses pembangunan selesai, aset tersebut nantinya akan diserahkan ke Bagian Umum Setda Kalsel dengan tetap berada dalam masa pemeliharaan Dinas PUPR selama satu tahun.

“Nanti kita koordinasikan kembali, karena rencananya kan mau PT Bangun Banua yang mengelola. Hari Senin kita rapat nanti konsepnya seperti apa, dengan mengundang tim ahli dari ULM,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalimantan Selatan juga sepakat agar Tugu Nol Kilometer dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari segera diresmikan. Kedua bangunan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan masyarakat sambil melengkapi sejumlah kekurangan yang masih ada.