RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talk di Banjarmasin, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema analisis kebijakan publik dan tata kelola rekomendasi melalui penyusunan policy brief berbasis data.

Forum ini menjadi bagian dari upaya strategis Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kompetensi analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan peserta dari unsur kementerian, pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas rekomendasi kebijakan sangat dipengaruhi kemampuan analisis yang sistematis dan berbasis data.

“Pengambilan keputusan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran harus didasarkan pada data serta didukung oleh analisis kebijakan yang sistematis,” ujar Alex. Ia menyebut policy brief menjadi instrumen utama dalam mendukung rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Alex menambahkan, pelaksanaan Policy Talk merupakan komitmen nyata Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan pemahaman analis kebijakan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep analisis kebijakan hingga tata kelola rekomendasi secara terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas penyusunan policy brief. Selain itu, forum ini juga mendorong pengambilan keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antara akademisi, praktisi, dan analis kebijakan,” katanya. Melalui Policy Talk ini, Kemenkum Kalsel berharap lahir analis kebijakan yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan rekomendasi berkualitas bagi tata kelola pemerintahan.