RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas melalui legalitas usaha. Langkah ini diwujudkan dalam audiensi strategis yang digelar di Banjarmasin, Senin 4 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, bersama jajaran, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan ini menjadi upaya konkret memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendukung UMKM binaan.

Dalam diskusi, Bank Indonesia memaparkan pengembangan UMKM dilakukan melalui tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta akses pembiayaan.

Sebagian besar UMKM binaan bergerak di sektor pertanian, disusul makanan dan fesyen. Namun, masih banyak pelaku usaha perorangan yang belum memiliki badan hukum sebagai legalitas usaha.

Meidy menjelaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena legalitas dinilai penting dalam meningkatkan daya saing. Selain itu, legalitas juga menjadi faktor utama untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas.

“Kami siap memberikan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM, mulai dari pendaftaran hingga penguatan pemahaman kekayaan intelektual,” ujar Meidy Firmansyah. Ia menegaskan legalitas usaha merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melaksanakan program kolaboratif secara berkelanjutan. Diharapkan sinergi ini mampu mendorong UMKM di Kalimantan Selatan berkembang dan naik kelas secara berkelanjutan.