RRI.CO.ID, Banjarmasin – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Banjarmasin tak sekadar seremoni tahunan. Upacara yang dipimpin langsung Wali Kota, H. M. Yamin HR di halaman SMPN 4 Banjarmasin, Senin pagi, 04 Mei 2026, berubah menjadi panggung peringatan keras dunia pendidikan tengah dibayangi krisis karakter hingga ancaman gangster di kalangan pelajar.

Di hadapan ratusan guru, siswa, dan tenaga kependidikan, Yamin menyuarakan pesan tegas saat membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh direduksi hanya menjadi aktivitas akademik di ruang kelas.

“Pendidikan adalah proses untuk menumbuhkembangkan potensi manusia. Sehingga menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, serta bertanggung jawab,” kata Yamin.

Namun, peringatan itu tidak berhenti pada idealisme, karena realitas di lapangan justru menjadi sorotan tajam. Pemerintah Kota Banjarmasin secara terbuka mengakui adanya ancaman serius terhadap generasi muda, salah satunya maraknya pengaruh kelompok gangster yang mulai menyasar usia pelajar.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Yamin menyebutnya sebagai gejala sosial yang berakar dari lemahnya pengawasan, minimnya pendidikan karakter, hingga derasnya arus media sosial tanpa kontrol.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Jangan sampai generasi muda kehilangan arah karena terpengaruh budaya kekerasan dan lingkungan yang salah,” ujarnya dengan nada tegas.

Sebagai respons, Pemko Banjarmasin mencanangkan budaya sekolah aman dan nyaman. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan menghadapi potensi kerusakan generasi akibat kekerasan, perundungan, hingga infiltrasi budaya gangster.

Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan lima kebijakan strategis pendidikan nasional. Yaitu revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter siswa, peningkatan literasi dan numerasi, serta perluasan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Program penguatan karakter pun didorong lebih konkret melalui Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), kegiatan pramuka, experiential learning, hingga pengembangan budaya sekolah inklusif. Semua ini digadang-gadang menjadi benteng terakhir menghadapi ancaman sosial yang kian kompleks.

Menutup amanatnya, Yamin mengingatkan bahwa masa depan pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia menegaskan perlunya peran kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya melalui program pemerintah. Kita semua harus terlibat, peduli, dan bergerak bersama menjaga masa depan anak-anak kita,” ucapnya.