RRI.CO.ID, Tanah Laut - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari memperkuat pengawalan pelaksanaan APBN. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi mekanisme pelaporan capaian output tahun anggaran 2026.

Ha ini menjadi komitmen untuk memastikan setiap rupiah belanja negara berjalan transparan dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Kepala KPPN Pelaihari, Samsudin, menegaskan bahwa pelaporan output merupakan instrumen penting dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

"Pelaporan capaian output ini dasar utama untuk menilai efektivitas belanja negara di setiap satuan kerja. Kami berkomitmen mengawal agar APBN memberikan dampak nyata," ujarnya menegaskan.

Transformasi digital juga menjadi isu sentral dengan dorongan penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sebagai unit peraih predikat WBBM, Samsudin menjamin integritas layanan tetap terjaga dengan biaya nol rupiah.

"Digitalisasi belanja terus kita dorong untuk transparan dan meminimalkan risiko transaksi tunai. Sebagai unit WBBM, kami pastikan seluruh layanan di KPPN Pelaihari tetap menjaga integritas dan nol rupiah," katanya.

Sementara itu, dari sisi teknis, narasumber KPPN, Ilhamudin Yusuf Rahmanto mengingatkan satker agar disiplin terhadap siklus pelaporan pada aplikasi SAKTI. Validitas data capaian output periode awal tahun menjadi penentu utama dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

"Satuan kerja wajib merampungkan pelaporan realisasi capaian output tepat waktu. Kualitas data yang dikirimkan sangat menentukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran," katanya menambahkan.

Ilhamudin juga menjelaskan penggunaan fitur dispensasi jika terdapat revisi DIPA yang mengubah volume output pada rincian tertentu. Hal ini penting dipahami agar proses administrasi keuangan di tingkat satuan kerja tidak mengalami hambatan teknis.