RRI.CO.ID, Banjarmasin – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu, 22 April 2026, berubah menjadi panggung evaluasi keras terhadap kinerja pemerintah kota. Dalam forum penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2025, berbagai catatan krusial mencuat, dari persoalan sampah yang belum tuntas hingga ancaman banjir yang terus menghantui.

Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, menerima langsung rekomendasi tersebut di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala SKPD. Ia menegaskan bahwa hasil rapat paripurna bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi bahan evaluasi nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Rekomendasi DPRD ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bahan evaluasi nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Yamin.

Sorotan paling tajam mengarah pada persoalan sampah yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah kota mengakui, upaya masih berjalan dan membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.

“Kami terus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus dimulai dari rumah tangga,” ujar Yamin.

Namun, DPRD menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi ditangani setengah hati. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil evaluasi menyeluruh lintas komisi, bukan sekadar catatan biasa.

“Ada sejumlah catatan penting, mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga sektor pendidikan. Ini hasil evaluasi menyeluruh, dan harus ditindaklanjuti secara konkret, bukan parsial,” katanya.

Ia bahkan menyinggung fakta di lapangan bahwa tumpukan sampah di sejumlah TPS menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan belum berjalan optimal. Di tengah tekanan volume sampah yang mencapai ratusan ton per hari, Pemerintah Kota Banjarmasin kini mulai melirik solusi jangka panjang, termasuk kerja sama lintas daerah dan pemanfaatan teknologi pengolahan berbasis energi.

Pemerintah kota menyiapkan peningkatan layanan kesehatan melalui pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit, normalisasi sungai guna mengurangi banjir, hingga penguatan tata kelola keuangan daerah agar lebih tepat sasaran.Namun, satu hal yang menjadi garis tegas dalam rapat tersebut, tanpa pengawasan dan tindak lanjut yang konsisten, semua rekomendasi berisiko hanya menjadi dokumen administratif.