RRI.CO.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan di Banua.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin 20 April 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BPK RI bersama PW IKA PMII Kalimantan Selatan.

Menurut Supian HK, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara berbagai pihak. Mulai dari unsur BPK, eksekutif, legislatif, akademisi hingga mahasiswa dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Jika hasil audit BPK dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, maka rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak akan mengalami hambatan berarti,” ujar Supian HK.

Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi kunci utama pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Pengawasan yang sinergis diyakini mampu meminimalisir potensi kebocoran anggaran serta memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran.

Seminar nasional tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Fathan Subchi, Abdul Hafiz Anshari AZ, serta Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. Kehadiran para narasumber ini memperkaya perspektif dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, serta sejumlah anggota DPRD Kalsel dan kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi solid guna mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.