RRI.CO.ID, Banjarbaru - Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Landasan Ulin Barat 1, Banjarbaru, Kalsel, dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Akibatnya sebanyak 3.175 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden ikut tidak lagi menerima layanan.

Penghentian tersebut didasarkan pada dua persoalan utama, yakni dugaan ketidakstandaran instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Serta ketidakdisiplinan Kepala SPPG dalam menjalankan tugas.

Sekretaris Yayasan Nurul Hidayah, H. Edy Sutyo Utomo, mengungkapkan, padahal dapur yang dikelolanya telah dibangun sesuai spesifikasi dan standar BGN. Bahkan telah menerima kunjungan dari berbagai instansi, mulai dari perwakilan BGN, Kementerian Koperasi, hingga unsur TNI dan Polri.

“Pembangunan dapur ini dilakukan sesuai standar dan telah beroperasi, tapi kenapa bisa ditutup,” ujarnya, Rabu 15 April 2026, kepada awak media.

Terkait IPAL, Edy menyebut pihaknya telah menjalani pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hasilnya, limbah dapur disebut telah melalui tahapan penyaringan, mulai dari grease trap hingga bak penampungan akhir. “Air yang keluar tidak berbau, bahkan ada kolam yang masih bisa dihuni ikan,” ujarnya.

Meski begitu, pihak pengelola tetap berkomitmen melakukan perbaikan dengan menambah alat penyaring dan melakukan uji laboratorium guna memperoleh rekomendasi resmi dari DLH Kota Banjarbaru. Masalah yang harus dihadapi pihaknya juga adalah kehilangan penanggung jawab SPPG. Kepala Dapur tak pernah terlihat di dapur. Dalam sebulan, kehadiran RY sang kepala dapur hanya 4-5 kali.

"Dalam sebulan, dia masuk kerja mungkin hanya empat lima kali. Itupun hanya satu sampai dua jam," kata Edy.

Ia menerangkan, sejak awal bekerja RY memang sudah jarang terlihat bekerja. Bahkan, RY yang seharusnya mengawasi kinerja relawan di dapur, malah menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain. "Dari data kehadiran, yang bersangkutan diketahui tidak diam di mess," ujar Edy.

Edy pun menyurati Badan Gizi Nasional untuk melaporkan perbuatan RY sejak 25 Februari 2026. Namun, bukannya mendapat balasan atas perbuatan Kepala SPPG itu, laporan Edy hingga kini belum mendapat jawaban.

"Kita melaporkan perbuatan RY ke BGN. Hingga kini belum ada balasannya, kita meminta agar kepala SPPG nya diganti ke yang kompeten," ucapnya.

Sementara Akunting SPPG Landasan Ulin Barat 1 M Fajar Maulana menambahkan bahwa RY memang tidak terlihat di dapur setiap harinya. Tanggung jawab RY pun akhirnya dibebankan kepada Fajar untuk mengawasi dan mengurus permasalahan IPAL.

"Namun, karena saya tidak mau melangkahi kepala dapur. Saya tetap berkomunikasi dengan beliau (RY) melalui WhatsApp," ucap Fajar.

Fajar sendiri turut menyayangkan ketidakhadiran RY dengan permasalahan yang ada. Sebab, ia merasa kasihan dengan 48 relawan SPPG yang tak mendapat gaji karena operasional SPPG dihentikan, membuat relawan tak bisa mendapat bayaran. "Kalau Kepala Dapur, Akunting, Ahli Gizi itu dibayar dari pusat. Sedangkan relawan itu kehadiran dan operasional, karena ditutup maka mereka tidak mendapat gaji," kata Fajar.

Ia hanya bisa berharap agar persoalan IPAL bisa segera berakhir. Sebab, dari yayasan sudah menambah alat pengolah limbah menjadi air bersih, dengan harapan memenuhi standar BGN agar SPPG bisa kembali dibuka. "Semoga kita bisa segera beroperasi kembali, suspensi dicabut, manfaat bisa kembali dirasakan masyarakat," katanya.