RRI.CO.ID, Banjarmasin – Kualitas kepemimpinan Muhidin–Hasnur pada tahun pertama pemerintahan dinilai paling teruji saat menghadapi krisis, khususnya bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Namun, respons pemerintah dinilai masih terjebak pada pola filantropis atau bantuan instan, alih-alih melahirkan solusi regulasi yang cerdas, permanen, dan berbasis teknologi.

Hal tersebut disampaikan dalam siaran Palidangan Noorhalis yang disiarkan RRI Pro1 Banjarmasin pada Kamis, 5 Maret 2026. Narasumber memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan dan pembangunan.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Nasrullah S.Sos.,I., M.A., menilai narasi yang dibangun kepala daerah dalam menangani bencana masih cenderung tradisional. Ia menyebut pendekatan pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan data ilmiah, sehingga langkah mitigasi sering kali tidak menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan.

“Pemimpin itu diuji bukan saat suasana baik-baik saja, tetapi ketika krisis seperti banjir,” ujarnya. “Kita membutuhkan narasi yang cerdas dan berbasis data, bukan sekadar aksi bagi-bagi bantuan atau seremoni yang tidak menyelesaikan masalah jangka panjang.”

Sementara itu, akademisi ULM lainnya, Dr. Fahrianoor, S.I.P., M.Si., menilai usia satu tahun pemerintahan merupakan fase penting untuk melihat arah kebijakan strategis pemerintah daerah. Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah program prioritas yang dijanjikan saat kampanye telah mulai direalisasikan.

Fahriannor menekankan bahwa arah pembangunan yang jelas akan memudahkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Tanpa arah yang tegas, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat akan sulit terbentuk secara optimal.

Di sisi lain, IBG Dharma Putra menyoroti pentingnya kecerdasan praktis Gubernur Muhidin dalam mengawal birokrasi pemerintahan. Ia menilai kemampuan eksekusi yang dimiliki gubernur perlu dioptimalkan untuk mendorong birokrasi bekerja lebih cepat, efisien, dan transparan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Memasuki tahun kedua, pemerintahan Muhidin–Hasnur dituntut segera merealisasikan janji kampanye secara nyata, terutama terkait proyek infrastruktur strategis yang hingga kini belum berjalan optimal. Ketegasan dalam menentukan arah pembangunan serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi kunci agar sisa masa pemerintahan tidak sekadar berjalan di jalur “autopilot” yang hambar di mata publik.