RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memonitor perkembangan inflasi daerah. Sa;ah satunya melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Selasa 3 Maret 2026.

Rakor dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir, diikuti secara virtual dari Command Center Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Usai rakor, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan, inflasi nasional secara month-to-month tercatat 4,76 persen berdasarkan data BPS.

Dikatakan, dua komponen utama penyumbang inflasi adalah harga emas dan tarif listrik. Kenaikan harga emas dipengaruhi kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah.

"Selama sekitar 30 bulan terakhir, harga emas terus meningkat dan kini berada di level tinggi,” kata Eddy.

Pada Januari dan Februari 2025 tarif listrik sempat mendapat diskon 50 persen. Saat dibandingkan secara year-on-year dengan Februari 2026, tentu terlihat lonjakan yang cukup signifikan.

Menurut Eddy, untuk Kalimantan Selatan, inflasi year-on-year tercatat 5,97 persen. Angka tersebut juga dipengaruhi oleh komponen emas dan tarif listrik sebagaimana tren nasional.

"Meski demikian, kondisi harga pangan di Kalsel dinilai relatif stabil. Harga pangan kita masih terkendali, namun karena saat ini Ramadan dan mendekati Idul Fitri, pengawasan tetap kita tingkatkan,” katanya.

Ia menyoroti komoditas volatile food, terutama cabai rawit dan cabai merah, yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah. Ini yang perlu diwaspadai bersama.

"Untuk inflasi month-to-month di Kalsel berada di angka 0,8 persen, sehingga secara umum masih terkendali,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya menjaga stabilitas harga. Jika dibandingkan Ramadan tahun lalu, harga komoditas relatif lebih rendah dan mayoritas masih di bawah harga acuan tertinggi.

"Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak,” ujarnya.

Rakor diikuti Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy mewakili Gubernur Kalsel. Rakor secara daring juga diikuti Polda Kalsel dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel sebagai bentuk sinergi dalam pengendalian inflasi daerah.